JAKARTA, REQnews - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan lelang terhadap sebagian barang rampasan negara dan barang sita eksekusi kasus korupsi sebesar Rp5,5 triliun untuk disetorkan ke kas negara. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa barang yang dilelang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya&nbsp;(Persero).&nbsp; "Adapun perolehan hasil penyelesaian/penjualan aset barang rampasan negara dan barang sita eksekusi perkara PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 5.560.997.227.551,07," kata Harli dalam keterangannya pada Rabu 12 Maret 2025.&nbsp; Harli kemudian merinci bahwa sebanyak Rp262.151.625.961,87 perolehan dari penjualan/lelang barang rampasan negara berupa 225 bidang tanah dan bangunan, 1 unit kapal phinisi, 26 unit mobil.&nbsp; "Kemudian, 5 unit sepeda motor, 3 unit sepeda 1 buah gitar listrik, 16 buah jam tangan, 3 buah perhiasan, tas, dompet, sepatu, sandal dan ikat pinggang," katanya.&nbsp; Lalu, penjualan aset PT GBU yaitu berupa 1 unit kantor, 1 unit mess, 1 unit room power house, 2 unit kendaraan bermotor mobil dan 19 unit alat berat.&nbsp; Selanjutnya, Rp11.823.398.617,87 uang rampasan dari berbagai mata uang, Rp1.978.917.443.776,00 hasil penjualan Barang Sita Eksekusi berupa 79 barang berupa tanah, saham, tas, mobil, kapal.&nbsp; Sejumlah Rp979.878.788.055,33 hasil penjualan 989.709.959 unit penyertaan reksadana dan 40.000.000 unit penyerta yang diserahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya.&nbsp; Lalu, Rp2.221.825.971.140,03 merupakan hasil penjualan 67.091.255.092 lembar efek nerupa saham, waran, obligasi, MTN, sukuk, dan lain-lain.&nbsp; Ia mengatakan bahwa hasil lelang yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.&nbsp; "Baik berupa barang rampasan negara, barang sita eksekusi dan surat berharga, yang telah melalui mekanisme pelelangan yang terbuka untuk umum," katanya.&nbsp; Yaitu, sesuai PMK Nomor 145/PMK.06/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan barang gratifikasi.&nbsp; "Di mana hasil tersebut disetorkan ke kas negara," ujarnya.

Selesaikan Lelang Sebagian Aset Kasus Jiwasraya, BPA Kejagung Setor Rp5,5 Triliun ke Kas Negara!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi