JAKARTA, REQnews - Perubahan Undang-Undang TNI <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/85150/tagar-tolak-ruu-tni-menggema-ylbhi-ungkap-4-hal-ngeri-ini-bakal-terjadi-jika-ruu-tni-disahkan">(RUU TNI) </a>disahkan melalui rapat paripurna DPR menjadi undang-undang pada Kamis 20 Maret 2025 siang.&nbsp;"Sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna."Setuju!!" kata ratusan anggota dewan yang hadir paripurna.Sebagai informasi, sebanyak 293 anggota dewan hadir dalam Paripurna pengesahan RUU TNI. Pimpinan yang turut hadir yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.&nbsp;Sebelumnya sudah ada pembahasan dan pengesahan di tingkat I ketia rapat kerja Komisi I DPR dan pemerintah pada Selasa 18 Maret 2025.&nbsp;Publik menyoroti poin terkait perluasan instansi sipil yang bisa diduduki prajurit aktif. Mereka menilai RUU TNI berpotensi kembali menghidupkan dwifungsi angkatan bersenjata. Kekhawatiran dwifungsi milieritu bangkit karena dalam RUU TNI adapasal yang menambah jumlah kementerian/lembaga pemerintah bisa diisi TNI aktif.

BREAKING NEWS! RUU TNI Disahkan Jadi Undang-undang oleh DPR

Berita Terkait

Berita Rekomendasi