JAKARTA, REQnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara tersangka Kepala Desa Kohod Arsin dan kawan-kawan kasus pagar laut Tangerang, Banten ke Bareskrim Polri.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa berkas perkara masih kekurangan syarat formil dan materil.&nbsp; Sehingga, dikembalikan lagi ke penyidik Bareskrim Polri untuk dilengkapi kembali disertai petunjuk JPU sebelum dinyatakan lengkap (P21).&nbsp; "Adapun berkas perkara yang dikembalikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggunaannya dalam proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di atas wilayah perairan laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang," kata Harli dalam keterangannya dikutip pada Jumat 28 Maret 2025.&nbsp; Ia menyebut bahwa berdasarkan analisis JPU, telah terungkap adanya indikasi kuat ihwal penerbitan SHM, SHGB, serta izin PKK-PR telah dilakukan secara melawan hukum.&nbsp;&nbsp; Dugaan tersebut meliputi dokumen, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, serta adanya indikasi ihwal penerimaan gratifikasi atau suap oleh para tersangka, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod.&nbsp; "Selain itu juga ditemukan potensi kerugian keuangan negara dan juga kerugian perekonomian negara sebagai akibat dari penguasaan wilayah laut secara ilegal," katanya.&nbsp; Kemudian, kata dia, termasuk soal penerbitan izin dan sertifikat tanpa izin reklamasi maupun izin PKK-PR Laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; "Berdasarkan hasil analisis hukum, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk agar penyidikan perkara ini ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur UU Tipikor," ujarnya.

Kasus Pagar Laut Tangerang, JPU Kembalikan Berkas Arsin dkk ke Penyidik Bareskrim

Berita Terkait

Berita Rekomendasi