JAKARTA, REQnews - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melarang warga negara Indonesia (WNI) bekerja di tiga negara, karena rawan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).&nbsp; Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yakni Kamboja, Thailand dan Myanmar.&nbsp; "Kembali saya nyatakan, bukan sekadar mengimbau, melarang semua warga negara Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan tindak pidana perdagangan orang," kata Karding dikutip pada Kamis 3 April 2025.&nbsp; Lebih lanjut, Kadring menilai bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di tiga negara yang dimaksud, berstatus ilegal.&nbsp; "Semua yang berada di Kamboja, Myanmar bahkan di Thailand, dalam kaca mata kementerian adalah unprocedural atau ilegal," katanya.&nbsp; Ia menambahkan bahwa Kamboja dan Myanmar, terutama Wilayah Myawaddy, terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi online.&nbsp; Pihaknya pun telah berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah melakukan kerja sama bilateral atau multilateral penempatan PMI di Kamboja dan Myanmar.&nbsp; Diketahui, pemerintah Indonesia saat ini tengah berjibaku menghadapi kasus perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, Myanmar, dan Thailand.&nbsp; Kasus ini melibatkan ratusan WNI yang terjebak dalam situasi eksploitatif, memicu respon cepat dan terukur dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka dan mencegah kasus serupa terjadi lagi.&nbsp; Pada 18 Maret Kementerian P2MI membantu untuk mengawal pemulangan 554 PMI non-prosedural yang menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar.&nbsp; Mereka terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, berlangsung dalam dua tahap yaitu 400 orang pada Selasa 18 Maret 2025 dan 154 orang pada Rabu 19 Maret 2025 yang pulang melalui Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand.

Rawan Kasus TPPO, Pemerintah Larang WNI Bekerja di 3 Negara Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi