Polisi Sebut 12 Orang Tewas selama Bentrok Massa Pilkada di Papua, 658 Alami Luka-luka

PAPUA, REQnews - Aksi saling serang antar pendukung pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) nomor urut 01 dan 02 di Kabupaten Puncak Jaya terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. 

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025 Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, setidaknya menyebabkan 12 orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan ratusan bangunan terbakar. 

“Dari hasil pendataan, korban meninggal dunia (MD) sebanyak 12 orang. Delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01,” kata Faizal dalam keterangannya pada Sabtu 5 April 2025. 

Selain korban tewas, ia mengatakan bahwa jumlah korban luka-luka akibat terkena panah mencapai 658 orang. Rinciannya, 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02. 

Ia menyebut bahwa kerugian material juga tercatat cukup besar. Sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah (SD Pruleme Belakang Toba Jaya), satu kantor balai kampung Trikora, satu kantor distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, serta satu kantor balai desa Pagaleme. 

Faizal pun menegaskan bahwa sejumlah korban meninggal terkena tembakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memanfaatkan situasi politik di tengah pelaksanaan Pilkada. 

“Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ujarnya. 

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas. 

“Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Yusuf. 

Menurutnya, imbauan ini disampaikan sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terulangnya kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.