JAKARTA, REQNews - Keputusan terkait pemberian sanksi terhadap Bupati Indramayu <a href="https://www.reqnews.com/read/news/85669/liburan-ke-jepang-tanpa-izin-siang-ini-kemendagri-panggil-bupati-indramayu-lucky-hakim">Lucky Hakim</a> akan diputuskan dalam waktu 14 hari ke depan sejak pemeriksaan pada, Selasa 8 April 2025."Dalam <a href="https://www.reqnews.com/read/fokus/60386/peraturan-pemerintah-tentang-insentif-investasi-di-ikn-segera-diteken-jokowi">peraturan pemerintah</a>, jangka waktu adalah 14 hari. Tapi tentu tidak tertutup kemungkinan lebih cepat," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) <a href="https://www.reqnews.com/read/news/69236/lakukan-perlawanan-kepala-sekolah-sd-cibeureum-1-gugat-wali-kota-bogor-bima-arya">Bima Arya Sugiarto</a> dikutip, Rabu 9 April 2025.Bima menegaskan, keputusan terkait pemberian sanksi terhadap Lucky Hakim belum bisa dilakukan saat ini. Pasalnya, Inspektorat Kemendagri masih terus melakukan pendalaman terkait perjalanan Lucky Hakim ke luar negeri tanpa izin.Dia menuturkan, pendalaman bisa saja dilakukan Inspektorat Kemendagri dengan mengonfirmasi kepada sejumlah pihak terkait apakah ada fasilitas maupun uang negara yang digunakan, hingga adanya potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu."Ini kan harus dikembangkan. Jadi pemeriksaan ini menyeluruh, menyeluruh, ini yang dilakukan oleh Inspektorat," katanya.Di sisi lain, Bima mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Lucky Hakim sekaligus menjadi peringatan dan pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi kewajiban dan hak kepala daerah."Waktu retreat disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah. Termasuk sanksi-sanksinya, dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu," ucapnya.Bima mengatakan, para kepala daerah dituntut untuk mempelajari kembali aturan-aturan yang ada

Sanksi untuk Lucky Hakim Akan Ditentukan Kemendagri dalam 14 Hari

Berita Terkait

Berita Rekomendasi