JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi korporasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Duta Palma Group ke ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.&nbsp; Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 9 April 2025.&nbsp; "Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group," kata Harli dalam keterangannya pada Kamis 10 April 2025.&nbsp; Diketahui, penyidik Jampidsus Kejagung sebelumnya telah menyerahkan lima tersangka korporasi dalam kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 23 Desember 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Mereka adalah lima tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus korupsi kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Adapun lima tersangka korporasi tersebut yaitu PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Kencana Amal Tani yang diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting sebagai Direktur.&nbsp; Sedangkan dua perusahaan lainnya yakni PT Darmex Plantations (holding perkebunan) dan PT Asset Pacific (holding properti) ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang hasil korupsi.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para terdakwa tersebut didakwa dengan:&nbsp; 1. PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama dan PT Kencana Amal Tani Kesatu&nbsp; Primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan&nbsp; Kedua&nbsp; Primer Pasal 3 juncto Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsider Pasal 4 juncto Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; 2. PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific&nbsp; Primer Pasal 3 juncto Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp; Subsider Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp; "Selanjutnya penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan menghadiri agenda sidang pembacaan surat dakwaan setelah hari sidang&nbsp;ditetapkan," ujar Harli.&nbsp; Dari kasus tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00&nbsp; dan USD 7.885.857.36.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.&nbsp; &nbsp; Selain itu, telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai Rp73.920.690.300.000,00.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nilai tersebut didapat berdasarkan laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.&nbsp; &nbsp;&nbsp;

Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan, Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU Duta Palma Segera Disidang!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi