JAKARTA, REQnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan pihaknya tidak anti kritik terhadap pemberitaan kontra dengan institusinya.&nbsp; Hal itu dikatakan Harli menanggapi penetapan tiga tersangka dugaan perintangan kasus yang ditangani oleh Kejagung melalui narasi negatif dalam pemberitaan hingga kegiatan seminar, salah satunya Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB).&nbsp; "Saya harus tegaskan bahwa sekali lagi kami tidak pernah anti kritik terhadap produk jurnalistik. Itu yang harus dipahami," kata Harli dalam keterangannya pada Kamis 24 April 2025.&nbsp; Harli menyebut bahwa Kejaksaan Agung mempersilakan jurnalis untuk berkarya dan mengkritik institusinya dengan bebas. Namun, menurutnya yang menjadi dasar dalam kasus ini adalah niat tersangka yang menggunakan media dan massa sebagai alat.&nbsp; "Silakan terus berkarya dengan karya jurnalistiknya, dan silakan melakukan kritik karena itu juga bagian dari kerja-kerja jurnalistik," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa yang menjadi fokus penyidik dalam kasus ini yaitu karena para tersangka melakukan permufakatan jahat untuk menggiring opini publik melalui penyebaran narasi negatif.&nbsp; "Untuk apa? Untuk menciptakan pendapat-pendapat publik. Tentang apa? Tentang kami ini semua jelek. Padahal, itu tidak kami lakukan. Jadi, tidak dalam kaitan dengan produknya," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejagung sebelumnya telah metapkan tiga tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi yang tengah ditangani yaitu kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), timah hingga impor gula.&nbsp;&nbsp; Mereka adalah advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Tian Bahtiar (TB) Direktur Pemberitaan Jak TV. Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan perkara tersebut.&nbsp;&nbsp; Tersangka JS dan MS disebut memberikan uang sebesar Rp478.500.000 kepada JB untuk membuat dan mempublikasikan pemberitaan yang menyudutkan pihak Kejaksaan.&nbsp;&nbsp; Tersangka Tian mempublikasikan berita tersebut di media sosial, media online, dan Jak TV news sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kasus yang ditangani oleh tersangka MS dan JS.&nbsp;&nbsp; Tersangka JS juga membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, serta narasi penghitungan kerugian negara yang diungkap Kejagung tidak benar. Narasi tersebut kemudian dipublikasikan oleh tersangka TB dalam bentuk berita di sejumlah media sosial dan media online.&nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu, ketiganya disangkakan pasal 21 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Direktur Jak TV Jadi Tersangka, Kejagung Tegaskan Tak Antikritik dengan Produk Jurnalistik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi