KUDUS, REQnews - Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton menjadi sorotan publik terkait dengan rencananya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memiliki KTP Kudus.&nbsp; Video tersebut diunggah di Instagram pribadinya @bellindabirton pada Kamis (24/4). Dalam video Bellinda nampak berjalan menuju area Alun-alun Simpang Tujuh Kudus dan menyambangi para PKL yang berjualan.&nbsp; Dalam keterangannya, yang dilakukan Bellinda tersebut menindaklanjuti keluhan warga di akun TikToknya yang mengatakan banyak PKL di Alun-alun bukan warga Kudus.&nbsp; Bellinda pun kemudian mendatangi beberapa PKL dan menanyakan KTP nya. Ketika mendapati ada PKL yang bukan warga Kudus, ia kemudian meminta yang bersangkutan untuk pindah KTP Kudus.&nbsp; “Di sini (alun-alun) saya prioritaskan untuk warga Kudus,” kata Bellinda dikutip pada Minggu 27 April 2025.&nbsp; Menurutnya, PKL Alun-alun Kudus juga memiliki paguyuban yang hanya beranggotakan masyarakat yang memiliki KTP Kudus.&nbsp; Bellinda juga menyatakan sudah meminta Dinas Perdagangan untuk melakukan penertiban dan dalam waktu satu minggu, penertiban sudah harus dilakukan.&nbsp; Sontak unggahan itu pun viral dan menjadi perbincangan hangat. Bahkan ada warganet yang mempertanyakan mengenai warga Kudus yang berjualan di luar daerahnya.&nbsp; "Apakabar orang2 kudus yg berjualan di luar kudus..? Apakah perlu diperlakukan sama kyk gtt?” tulis akun @ viergaesha23.&nbsp; "Nah baru mau komen heheh berarti daerah lain kalau ada pedagang dari kudus disuruh pulang jualan di kudus ajaaa," tulis akun @ luthfi.maulidaa menanggapi.&nbsp; Tanggapan lainnya muncul dari akun @ noni.6651 yang mengatakan bahwa jika Bellinda ingin melakukan penertiban, seharusnya lakukan saja tanpa harus membawa pedagang yang bukan warga Kudus.&nbsp; "Aneh yak wkwk kalo emang mau menertibkan PKL ya tertibkan aja seharusnya ga harus pake embel² orang kudus yg ada malah bikin sakit hati pedagang yg non Kudus," tulis akun @ noni.6651.&nbsp; Akun noni pun mengaku sudah berjualan di Tanah Abang, Jakarta selama sembilan tahun, namun tak pernah ada penertiban PKL hanya untuk warga non Jakarta Pusat.&nbsp; "Karena emang dasarnya dagang di trotoar itu di larang, karena menggangu, jadi kalo mau ngelarang ya di larang aja gausah pake embel² akamsi," lanjutnya.

Wabup Bellinda Birton Jadi Sorotan Usai Minta PKL Non Kudus Pindah KTP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi