JAKARTA, REQnews - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi menyerahkan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) ke Kejaksaan Agung (Kejagung).&nbsp; Penandatanganan kesepakatan serta serah terima tahap pertama pengelolaan Rupbasan tersebut digelar di Aula Rupbasan, Jakarta Timur pada Rabu 30 April 2025.&nbsp; Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jam Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep N. Mulyana, Kepala Badan Pemulihan Aset Amir Yanto.&nbsp; Kemudian ada Sekretaris Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia, serta pejabat tinggi dari lingkungan Sekretariat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis di wilayah DKI Jakarta.&nbsp; Bambang mengatakan bahwa pengalihan ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.&nbsp; Yaitu, menyatakan bahwa fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dialihkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Kejaksaan RI melalui unit organisasi yang membidangi pemulihan aset.&nbsp; “Langkah ini mencerminkan political will Presiden dan menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem peradilan pidana, mengoptimalkan pemulihan aset," kata Bambang.&nbsp; "Serta mendukung penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dan perubahan atas Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” lanjutnya.&nbsp; Ia pun menekankan bahwa pengelolaan benda sitaan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan memuat tanggung jawab besar dalam menjaga integritas proses pembuktian hukum.&nbsp; Menurutnya, barang sitaan memiliki dua fungsi utama dalam hukum pidana yaitu sebagai alat kejahatan (instrumenta delicti) maupun hasil kejahatan (corpora delicti).&nbsp; Lebih lanjut, Bambang menyebut dalam konteks hukum transnasional dan mutual legal assistance, pengelolaan barang sitaan yang akuntabel turut mendukung kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara.&nbsp; “Sebagai dominus litis, jaksa memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan barang bukti sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengelolaan Rupbasan harus menjamin agar nilai pembuktian dan ekonomis barang sitaan tetap terjaga,” jelasnya.&nbsp; Pengalihan pengelolaan Rupbasan tahap pertama ini menjadi pilot project yang akan diikuti oleh tahap kedua secara serentak di seluruh Indonesia, dengan target waktu pelaksanaan 30 hari setelah tahap pertama.&nbsp; Proses ini diharapkan selesai secara menyeluruh dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak PERPRES diundangkan, sesuai amanat regulasi.&nbsp; Bambang juga menyampaikan selamat datang kepada para pegawai Rupbasan yang telah memilih bergabung dengan Kejaksaan RI.&nbsp; Ia mendorong agar para pegawai segera menyesuaikan diri dengan sistem kerja dan budaya organisasi Kejaksaan serta turut aktif mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.&nbsp; “Pengelolaan Rupbasan ke depan harus segera terintegrasi dengan prinsip manajemen kinerja modern, business process management, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga mampu menyediakan layanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keadilan,” kata dia.&nbsp; Pihaknya pun berharap agar kegiatan hari ini menjadi momentum sejarah dalam reformasi tata kelola aset sitaan dan rampasan negara.&nbsp; "Sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas sistem hukum nasional," ujarnya. &nbsp;

Kemenimipas Resmi Serahkan Pengelolaan Rupbasan di Jaktim ke Kejagung

Berita Terkait

Berita Rekomendasi