JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyimpangan dengan mengoplos gas elpiji bersubsidi ke non subsidi di Dusun Krajan, Karawang, Jawa Barat.&nbsp; Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan bahwa selama satu tahun beroperasi, pelaku berinisial TN alias E telah yang merupakan pemilik gudang, meraup keuntungan hingga Rp 1,2 miliar.&nbsp; Adapun kasus ini terungkap atas laporan polisi model A, yakni LP/A/42/IV/2025/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI, tanggal 16 April 2025.&nbsp; "TKP Karawang, bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan Rp106.356.000 per bulan," kata Nunung dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 5 Mei 2025.&nbsp; "Sehingga kalau mereka sudah melakukan selama satu tahun, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang Rp1.276.272.000," lanjutnya.&nbsp; Nunung menjelaskan bahwa pada kasus di Karawang, praktik tersebut dilakukan oleh pangkalan gas yang bertugas menyalurkan gas ke pengecer atau konsumen akhir.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa kasus ini menjadi menarik, karena dalam banyak kasus yang diungkap oleh Polri, pengoplosan bukan dilakukan langsung oleh pangkalan.&nbsp; "Karena dampak dari pangkalan ini langsung bermain, terjadi kelangkaan secara lokal terhadap elpiji 3 kilogram ini," katanya.&nbsp; "Ini salah satu sumber informasi mengapa kita bisa tahu adanya penyalahgunaan elpiji ini karena ada kelangkaan di sekitar pangkalan tersebut," tambahnya.&nbsp; Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial TN alias E yang berperan sebagai pemilik sekaligus pemodal atau yang biasa disebut 'dokter'.&nbsp; Polisi juga menyita barang bukti berupa 386 tabung gas yang terdiri dari 254 tabung gas 3 kg, 338 tabung gas 5,5 kg, dan 94 tabung gas 12 kg.&nbsp; Kemudian, ada 20 regulator atau alat suntik yang sudah dimodifikasi, 10 potongan ember, 1 unit handphone, 1 buku catatan pembelian tabung gas 3 kg dan 1 unit mobil pickup.&nbsp; Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.&nbsp; Dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara dan pidana denda Rp60 miliar.

Pengoplos Gas Elpiji Bersubsidi di Karawang Raup Keuntungan Capai Rp1,2 Miliar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi