JAKARTA, REQnews - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan mengenai adanya laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Roy Suryo dkk atas tudingan ijasah palsu.&nbsp; Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai bahwa ada kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan oleh Jokowi. Menurutnya hal itu diketahui berdasarkan informasi yang diungkap pengacara Jokowi kepada publik.&nbsp; Dalam laporannya, Jokowi disebut hanya menyerahkan bukti berupa 24 Video. Sementara Ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM hanya diperlihatkan tanpa diserahkan pada penyelidik Polda Metro Jaya.&nbsp; “Ini menunjukan bahwa baru di tahap awal membuat pengaduan saja, sudah muncul kejanggalan oleh karena BB yang utama dan sangat menentukan yaitu Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi yang seharusnya diserahkan Jokowi kepada penyelidik/penyidik, ternyata tidak ikut diserahkan,” kata Petrus dalam keterangannya yang diterima pada Rabu 7 Mei 2025.&nbsp; Bahkan, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian juga tidak meminta bukti tersebut untuk diserahkan atau disita sebagai barang bukti sesuai ketentuan pasal 5 KUHAP jo pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.&nbsp; Menurutnya, alasan-alasan mengapa penyelidikan dan penyidikan atas pengaduan Jokowi harus dihentikan atau dikesampingkan terlebih dahulu, karena Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atas Laporan Polisi TPUA tentang dugaan Ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM atas nama Jokowi sebagai Ijazah palsu.&nbsp; "Ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Ijazah Jokowi dimaksud asli atau palsu atau aspal, karena selama menjadi polemik bertahun-tahun Jokowi tidak pernah memberikan klarifikasi atau menunjukan bukti atas keabsahan Ijazah itu," kata Petrus.&nbsp; Kemudian, lanjutnya, mengenaia adanya Laporan Polisi TPUA terhadap Jokowi tentang dugaan ijazah palsu bermuatan kepentingan umum yang lebih besar. Antara lain menyelamatkan marwah Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Gajah Mada, marwah Para Intelektual dan Cendikiawan dan terlebih-lebih marwah lembaga kepresidenan, karenanya harus didahulukan proses pidananya.&nbsp; "Pengaduan Jokowi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, atas dugaan Pencemaran Nama Baik atau Fitnah, semata-mata bermuatan kepentingan pribadi yaitu semata-mata hanya untuk memperjuangkan nama baik Jokowi," tambahnya.&nbsp; Ia mengatakan bahwa untuk menguji apakah Jokowi masih punya nama baik yang harus dipertahankan, maka pembuktiannya adalah apakah Ijazah S1 yang diduga sebagai palsu itu, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat suatu putusan pengadilan yang berkeuatan hukum tetap dan adil yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli atau paslu dan/atau aspal atau asli.&nbsp; Menurutnya, selama ini sudah beberapa orang menjadi korban peradilan sesat dengan dipidana penjara, tanpa pernah diuji terlebih dahulu secara hukum soal keabsahan, keasilan dan kebenaran formil dan materiil Ijazah S1 Jokowi di pengadilan pidana.&nbsp; "Bahkan, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan ijazah Jokowi sah atau tidak," ujarnya.&nbsp; Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya.&nbsp; Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap kelima orang tersebut berinisial RS (Roy Suryo), ES (Eggi Sudjana), RS (Rismon Sianipar), T (dr. Tifa), dan K (Kurnia Tri Royani).&nbsp; "Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K," kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu 30 Mei 2025.

Desak Laporan ke Roy Suryo dkk Dihentikan, TPDI Minta Polisi Sita Ijasah S1 Jokowi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi