JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani melakukan sosialisasi mengenai tindak lanjut nota kesepahaman dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.&nbsp; Kegiatan tersebut digelar secara virtual bersama jajarannya melalui Zoom Meeting pada Selasa 6 Mei 2025. Adapun kerja sama tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyelenggaraan perizinan di daerah.&nbsp; Kerja sama tersebut ditanda tangani oleh Kejaksaan Agung bersama Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).&nbsp; “Langkah ini diambil sebagai respons atas masih banyaknya kendala dalam proses perizinan di berbagai daerah, yang berdampak pada iklim investasi dan pelayanan publik," kata Reda dalam keterangannya pada Rabu 7 Mei 2025.&nbsp; "Melalui nota kesepahaman tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” lanjutnya.&nbsp; Ia mengatakan bahwa tim ini bertugas menyusun rencana kerja, melaksanakan pencegahan tindak pidana, serta melakukan reviu atas syarat, standar, biaya, waktu, dan prosedur perizinan, melaksanakan koordinasi, supervise dan evaluasi, serta menyusun rencana aksi dan penguatan sistem perizinan.&nbsp; Kejaksaan juga diberi mandat untuk aktif berperan melalui pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Investasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 67 Tahun 2024.&nbsp; Tugas satgas ini,kata dia, meliputi pemetaan permasalahan, koordinasi lintas lembaga, serta memastikan kepastian hukum dan pencegahan pungutan liar.&nbsp; Lebih lanjut, Reda pun menekankan kepada seluruh jajaran Intelijen Kejaksaan di Indonesia untuk segera menindaklanjuti nota kesepahaman ini dengan proaktif, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian, serta menjaga marwah institusi Kejaksaan dengan tidak menyalahgunakan kewenangan.&nbsp; "Melalui langkah ini, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif, meningkatnya daya saing daerah, serta pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.

Jamintel Sosialisasikan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ke Jajaran

Berita Terkait

Berita Rekomendasi