JAKARTA, REQnews - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati telah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.&nbsp;&nbsp; Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan bahwa Nicke dicecar selama kurang lebih 15 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 6 Mei 2025.&nbsp; "Memang yang bersangkutan (Nicke) diperiksa sejak pukul 9 pagi sampai sekira pukul 11 malam atau pukul 23," kata Harli dalam keterangannya kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Mei 2025.&nbsp; Harli mengatakan bahwa dalam pemeriksa tersebut, Nicke dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik. Terlebih, dari satu pertanyaan akan muncul pertanyaan lanjutan.&nbsp; "Saya kira pertanyaan itu ada beberapa puluh lah. Karena kan dari satu pertanyaan bisa juga menimbulkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan katakanlah satu pertanyaan besar," kata dia.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa Nicke diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Pertamina periode 2018-2024. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk menggali menegani tugas Nicke sebagai dirut.&nbsp; "Penyidik menggali beberapa keterangan terkait dengan tugas, fungsi yang bersangkutan sebagai direktur utama di Direksi PT Pertamina selaku holding dari PT Pertamina Patraniaga," lanjutnya.&nbsp; Kemudian, kata dia, dalam pemeriksaan juga digali terkait dengan bagaimana kepatuhan Pertamina dengan pemenuhan kebutuhan minyak domestik.&nbsp; Karena menurutnya, ada regulasi yang telah mengatur mengenai hal tersebut. Termasuk, bagaimana upaya optimasi yang dilakukan oleh PT Pertamina terkait dengan pembuatan optimasi hilir.&nbsp; "Karena kita tahu kan ada produk-produk terkait minyak mentah, produk kilang dan kontrak. Jadi juga termasuk bagaimana kepatuhan terhadap kontrak yang dilakukan, pengawasan dari monitoring, mitigasi yang dilakukan oleh holding kepada subholding, tentu ini dari direksi," ujarnya.&nbsp; Harli mengatakan bahwa Nicke juga sicecar terkait dengan pengawasan pelaksanaan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) yang dilakukan oleh holding kepada subholding.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai PT. Pertamina dan tiga pihak swasta.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lalu, Agus Purwono (AP) selaku Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kemudian, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Terbaru, ada Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun dengan rincian yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di terminal BBM milik PT Pertamina di Tanjung Gerem, Cilegon, Banten pada Jumat 28 Februari 2025 lalu.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah bukti berupa 10 box kontainer dokumen, tiga kardus dokumen hingga sejumlah barang bukti elektronik. Terbaru, penyidik melakukan penggeledahan di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.&nbsp; Dalam penggeledahan tersebut, Kejagung menyita 17 kontainer dokumen soal penerimaan dan pengeluaran BBM. Selain itu, penyidik juga mengambil sampel dari 17 tangki minyak dan amankan barang bukti elektronik.

15 Jam di Kejagung, Nicke Widyawati Dicecar Puluhan Pertanyaan Terkait Korupsi Minyak Mentah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi