JAKARTA, REQnews - Direktorat Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2012-2021.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa para tersangka yaitu ada Kepala Badan Sarana Kemenhan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Laksda TNI Purnawirawan berinisial L.&nbsp; Kemudian, ia mengatakan ada juga CEO Navato Internasional AG berinisial GK dan perantara proyek satelit dalam perkara ini berinisial ATV.&nbsp; "Tiga tersangka telah ditetapkan dalam perkara koneksitas melalui Jampidmil Kejagung RI," kata Harli dalam keterangannya pada Kamis 8 Mei 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa tersangka L diduga berperan menandatangani kontrak dengan GK untuk perjanjian penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan seniali US$34.194.300 pada 1 Juli 2016.&nbsp; Tetapi, jumlah tersebut berubah menjadi US$29.900.000. Bahkan, penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ke-3 ini diduga dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.&nbsp; Navayo merupakan perusahaan yang direkomendasikan tersangka ATV. Pihak Kemenhan diduga telah meneken empat sertifikat kinerja atau CoP yang telah dilaksanakan Navayo.&nbsp; Tetapi, Harli mengatakan bahwa sertifikat kinerja yang disiapkan oleh ATV, dilakukan tanpa melakukan pengecekan barang yang dikirim.&nbsp; Kemudian, ia menyebut bahwa pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan 4 invoice (pembayaran CoP).&nbsp; "Namun sampai dengan tahun 2019 Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran pengadaan satelit," kata Harli.&nbsp; Lebih lanjut, Harli mengatakan bahwa penyidik Jampidmil juga telah meminta ahli satelit Indonesia untuk memeriksa pekerjaan Navayo. Namun hasilnya, pekerjaan Navayo disebut tidak sesuai dengan kesepakatan.&nbsp; Alasannya, hasil pekerjaan Navayo terhadap user terminal tidak pernah diuji terhadap satelit artemis yang berada di Slot Orbit 1230 BT hingga Barang-barang yang dikirim Navayo pernah dibuka dan diperiksa.&nbsp; Atas proyek itu, Kemenhan diwajibkan membayar US$20.862.822 berdasarkan final award putusan Arbitrase Singapura karena telah menandatangani sertifikat kinerja Navayo.&nbsp; "Sementara menurut perhitungan BPKP kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG berdasarkan Nilai Kepabeanan sebesar Rp1.922.350.493," ujarnya.&nbsp; Kemudian, untuk memenuhi kewajiban pembayaran itu telah dilakukan penyitaan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan apartemen Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh Juru Sita Paris.&nbsp; Sehingga, perbuatan pengadaan proyek satelit oleh L dkk itu diduga merupakan kegiatan rasuah dalam perkara koneksitas yang tengah diusut oleh Jampidmil Kejagung RI.&nbsp; Adapun, para tersangka dipersangkakan primair sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi