BANTEN, REQnews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah mengusut mengenai aliran dana dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah di Tangerang Selatan dengan nilai proyek Rp75,9 miliar.&nbsp;&nbsp; Kasipenkum Kejati Banten Rangga Adekresna mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah memeriksa tersangka WL Kepala Dinas DLH Kota Tangsel dan TAKP selaku Kepala Bidang Kebersihan pada Rabu 7 Mei 2025.&nbsp; "Bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan fakta-fakta perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang, serta aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka dan keluarganya," kata Rangga dalam keterangannya dikutip pada Selasa 13 Mei 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa untuk aliran penerimaan uang kepada kedua tersangka tersebut, saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pelacakan oleh Tim Penyidik.&nbsp; "Dari pihak dua orang tersangka yang diperiksa kemarin, para tersangka menyatakan tidak menerima aliran uang sepeserpun dari pihak PT EPP," kata dia.&nbsp; Sementara itu, Rangga mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan juga untuk mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain di luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan.&nbsp; "Yang terlibat dalam pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah TA. 2024 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan," ujarnya.&nbsp; Sejauh ini, ia menyebut bahwa penyidik Kejati Banten telah memeriksa 52 orang saksi dan dua orang ahli dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB serta dari Kantor Akuntan Publik.&nbsp; Sebelumnya, dalam kasus tersebut Kejati Banten telah menetapkan Direktur PT EPP berinisial SYM, Kepala Dinas DLH Kota Tangerang Selatan berinisial WL, Kepala Bidang Kebersihan berinisial TAKP dan mantan Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangsel&nbsp;berinisial ZY sebagai tersangka.&nbsp; &nbsp; Tersangka SYM diduga telah bersekongkol dengan WL agar dapat mengikuti proses pengadaan pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan sampah.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kemudian, dalam proses pelaksanaan PT. EPP selaku pelaksana pekerjaan ternyata tidak melalukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Yaitu, tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan PT. EPP telah menerima pembayaran pengangkutan dan pengelolaan sampah sebesar Rp75.940.700.000.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Namun, PT EPP ternyata tidak melakukan distribusi sebagian besar sampah ke lokasi yang sesuai dengan kriteria Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana ketentuan yang berlaku.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Surat Perjanjian/kontrak PT EPP tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tetapi faktanya, pekerjaan pengangkutan dan pengelolaan sampah dialihkan kepada pihak lain yaitu antara Lain PT. OKE, PT. ВКО, PT. MSR, PT. WWT, PT. ADH, PT. SKS dan CV. BSIR.&nbsp;

Kejati Banten Dalami Aliran Dana Korupsi Proyek Pengelolaan Sampah Rp75,9 Miliar di Tangsel

Berita Terkait

Berita Rekomendasi