JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku bakal turun langsung ke organisasi masyarakat (Ormas) untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kesadaran hukum.&nbsp; Hal itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menggencarkan pembinaan terhadap oknum-oknum pelaku aksi premanisme dan mengatasnamakan ormas.&nbsp;&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa ada dua hal yant perlu dilakukan terkait dengan upaya-upaya pemberantasan premanisme.&nbsp; "Pertama terkait dengan upaya-upaya pencegahan. Bahwa kami memiliki instrumen intelijen yang akan terus meningkatkan proses pemberian sosialisasi terhadap para organisasi masyarakat yang bekerja sama baik di pusat maupun di daerah tentunya," kata Harli dalam keterangannya di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025.&nbsp; "Katakanlah dengan kantor Kesbangpol, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, toko-toko adat, tokoh pemuda dalam rangka memberikan pencerahan sosialisasi terkait dengan kesadaran hukum," katanya.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa salah satu fungsi kejaksaan adalah untuk menciptakan ketertiban umum. Sehingga menurutnya, fungsi-fungsi instrumen dari intelijen ini yang akan bekerja.&nbsp; "Dan ini sebenarnya sudah kami lakukan. Tetapi akan lebih diintensifkan dalam rangka bagaimana masyarakat lebih mengenal hukum dan menjauhi hukuman,"kata Harli.&nbsp; "Inilah tagline yang akan terus dibangun, supaya organisasi-organisasi kemasyarakatan kita betul-betul bisa memahami arti pentingnya terkait dengan ketertiban umum," lanjutnya.&nbsp; Kemudian, kata dia, yang kedua dari sisi penindakan yang akan dilakukan oleh penyidik di Polri. Sementara Kejaksaan, bertugas sebagai jaksa penuntut umum (JPU).&nbsp; Terkait itu, pihaknya pun saat ini tengah membuat instruksi kepada jajaran di daerah terkait dengan intensifitas dari pelaksanaan tugas intelijen melakukan sosialisasi dan juga fungsi penuntut umum.&nbsp; "Dalam rangka bagaimana sebagai penuntut umum supaya lebih tegas terhadap perkara-perkara yang terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh katakanlah tanda petik premanisme," katanya.&nbsp; "Sehingga kita akan komit terhadap penindakan hukumnya yang itu dilakukan oleh fungsi-fungsi dari jajaran Jampidum," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan aksi premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).&nbsp;&nbsp; Prasetyo mengatakan jika Presiden telah memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari solusi mengenai permasalahan premanisme.&nbsp;&nbsp; Ia menegaskan jangan sampai premanisme berbalut ormas mengganggu iklim investasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat Indonesia.&nbsp;&nbsp; Pihaknya juga tak menutup kemungkinan akan dilakukan proses hukum jika ada tindak pidana yang dilakukan oknum-ormas tersebut.

Kejaksaan Bakal Turun Langsung Sosialisasikan Kesadaran Hukum ke Ormas-ormas

Berita Terkait

Berita Rekomendasi