JAKARTA, REQnews - Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyatakan keterlibatan TNI dalam pengamanan tak ada kaitannya dengan intervensi proses pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.&nbsp; "Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang lakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung," kata Harli di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025.&nbsp; "Sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsinya tentu kami melakukan itu secara independen. Jadi, jangan ada kekhawatiran bahwa dengan adanya TNI lalu akan ada intervensi," kata dia.&nbsp; Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan adanya penanganan-penanganan pidana koneksitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) yang juga dipublikasikan.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan TNI, prajurit hanya berfungsi menjaga beberapa objek vital milik kejaksaan di tingkat kota ataupun provinsi.&nbsp; "Nah termasuk perkara-perkara yang lain. Jadi tidak berkaitan. Jadi murni bahwa TNI dengan MOU yang kita miliki salah satu butirnya itu adalah bahwa TNI dapat memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsi dari Kejaksaan," katanya.&nbsp; Harli menyebut bahwa mengacu pada UU TNI Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI dapat memberikan dukungan, bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis.&nbsp; Sehingga menurutnya, undang-undang tersebut menjadi pembatas wewenang TNI dalam menjalankan tugas di Kejaksaan Agung.&nbsp; Ia menilai bahwa kejaksaan merupakan salah satu objek vital yang harus diamankan, agar para jaksa bisa bekerja secara baik dan nyaman.&nbsp; "Nah itulah yang dikolaborasikan, dikerjasamakan. Jadi kami sampaikan bahwa tidak perlu ada kerisauan misalnya bahwa dengan adanya pengamanan TNI maka akan ada intervensi," katanya.&nbsp; Harli mengatakan bahwa sebelumnya, bantuan pengamanan yang dilakukan oleh TNI telah berlangsung selama 6 bulan lalu. Ia menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan dalam mendukung Kejaksaan agar bekerja lebih baik.&nbsp; Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Surat Telegram (ST) Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan di Kejaksaan.&nbsp; &nbsp; Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan mengeluarkan ST Berderajat Kilat dengan Nomor ST/1192/2025.&nbsp; &nbsp; Kasad kemudian memerintahkan jajarannya agar menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kajati dan 10 Personel untuk pengamanan Kajari.

Kejagung: Bantuan Pengamanan oleh TNI Tak Intervensi Penegakan Hukum di Kejaksaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi