JAKARTA, REQNews - Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 <a href="https://www.reqnews.com/read/news/85242/hakim-usir-tim-kuasa-hukum-tom-lembong-dari-ruang-sidang">Thomas Lembong</a> berlangsung Kamis 15 Mei 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.Diketahui, Tom Lembong dijerat dengan dugaan kasus <a href="https://www.reqnews.com/read/news/84853/tom-lembong-didakwa-rugikan-negara-rp578-miliar-di-kasus-korupsi-impor-gula">korupsi impor gula </a>pada tahun 2015-2016.Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula ini, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi. &nbsp;Salah satu di antaranya Rahmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan periode 2014-2015.Di persidangan, Rahmat Gobel mengaku tidak pernah melakukan importasi gula selama ia menjabat lantaran stok gula dalam negeri saat itu tercukupi.Meski demikian, Rahmat Gobel mengakui pernah menugaskan perusahaan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/82064/duh-arya-sinulingga-ungkap-ada-penipuan-penunjukan-komisaris-bumn">BUMN </a>untuk mengimpor gula secara terkoordinasi.Saat ditanya anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Alfis Setiawan, terkait syarat importasi di Kementerian Perdagangan. Rachmat Gobel, menyebut importasi gula belum bisa dilakukan jika belum ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kememperin)."Kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, maka importasi belum bisa dilaksanakan?" tanya Hakim Alfis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 15 Mei 2025."Enggak bisa," jawab Rachmat.Rachmat mengeklaim pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan bahan baku gula maupun produk lain sebelum akan melakukan impor. Hal ini ditempuh guna menjamin produksi maupun kelancaran produksi di dalam negeri."Karena jangan sampai mengganggu produksi. Kalau terganggu produksinya, akan memberikan dampak pada pasar. Jadi saya selalu melakukan komunikasi dengan kementerian terkait," tutur Rachmat.Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.&nbsp;

Begini Kata Rachmat Gobel Saat Dihadirkan Jadi Saksi di Sidang Tom Lembong

Berita Terkait

Berita Rekomendasi