JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara soal adanya isu Jaksa Agung ST Burhanuddin disebut mundur dari jabatannya.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pun membantah adanya informasi tersebut. Ia mengatakbahwa kabar Burhanuddin berpamitan dengan jajaran internal merupakan hoaks.&nbsp; Harli mengaku sangat terkejut dengan adanya informasi tersebut, karena pihaknya juga baru mendengar adanya isu mundurnya Burhanuddin dari media.&nbsp; "Memang kami juga baru mendengar dari beberapa media dan kami sangat terkejut ya," kata Harli dalam keterangannya pada Senin 19 Mei 2025.&nbsp; "Karena sesungguhnya berita itu atau informasi itu tidak benar, atau katakanlah itu hoaks ya," lanjutnya.&nbsp; Ia pun heran mengenai adanya informasi tersebut, karena menurutnya saat ini Jaksa Agung ST Burhanuddin juga masih berkantor seperti biasanya di Gedung Utama Kejagung.&nbsp; Sebelumnya beredar narasi di media sosial bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah berpamitan di internal Kejagung pada pekan lalu.&nbsp; Dalam narasi tersebut juga disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi nama jaksa senior pengganti Burhanuddin.&nbsp; Sementara itu, adapun aturan tentang pemberhentian Jaksa Agung termaktub dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Ada sejumlah hal yang bisa membuat Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya.&nbsp; Berikut isi Pasal 22 aturan tersebut:&nbsp; (1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet; e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan; f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.&nbsp; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bantah Isu Jaksa Agung ST Burhanuddin Mundur dari Jabatan, Kejagung: Itu Hoaks!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi