LAMPUNG, REQnews - Polda Lampung berkomitmen untuk menangkal tindak pidana perdagangan orang dan mencegah adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.&nbsp; Untuk itu, Polda Lampung bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Forkopimda Lampung, serta sejumlah tokoh masyarakat, pemuka agama di mendeklarasikan anti TPPO serta penempatan PMI ilegal pada Jumat 16 Mei 2025.&nbsp; Polda Lampung sejak tahun 2022, berhasil mengungkap 40 kasus perdagangan orang bermodus pekerja migran secara ilegal ke beberapa negara, dengan jumlah korban mencapai 80 orang.&nbsp; Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika menyebutkan bahwa saat ini Polri sudah ada tim satgas secara nasional, yang meliputi seluruh stakeholder untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal.&nbsp; "Polda Lampung juga ada tim Satgas dan berhasil ungkap 44 kasus, hal ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa ada kerjasama dari semua pihak," kata Helmy dikutip pada Senin 19 Mei 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Polda Lampung dalam melindungi masyarakat dari perekrutan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur dan rawan eksploitasi.&nbsp; "Kami juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah penipuan berkedok tawaran kerja di luar negeri," kata jenderal bintang dua Polri itu.&nbsp; Untuk mencegah terjadinya pengiriman pekerja migran secara ilegal di Lampung, pihaknya terus melakukan sosialisasi secara masif tentang prosedur legal bagi calon pekerja migran.&nbsp; Selain itu, menurutnya Polda Lampung akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah daerah.&nbsp; "Untuk memastikan perlindungan maksimal bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi dan aman," kata dia.&nbsp; Ia menyebut bahwa langkah deklarasi ini menjadi bagian dari komitmen Polda Lampung dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia dan mencegah terjadinya perdagangan orang.&nbsp; Sementara itu, Menteri P2MI, Abdul Kadir mengatakan deklarasi tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat Lampung. Karena secara data pada tahun 2024 lalu, Lampung memberangkatkan 81 ribu pekerja migran ke berbagai negara.&nbsp; "Jadi tugas negara ini salah satunya mencegah pemberangkatan ilegal, karena sumber masalah utama itu pemberangkatan secara non prosedural, berawal adanya kekerasan dan pelanggaran hak asasi muncul," kata Abdul Kadir.&nbsp; Disinggung terkait antisipasi pengiriman pekerja migran secara ilegal agar tidak terulang lagi, Abdul Kadir menyebut, saat ini Polri sudah ada tim satuan tugas (Satgas) dan Menkopolkam juga sudah ada desk khusus untuk penanganan TPPO dan perlindungan pekerja migran.&nbsp; "Kami juga ada tim reaksi cepat, kami harapkan semuanya bisa terkoordinasi hingga tingkat desa, untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran secara ilegal," ujarnya.

Polda Lampung hingga Kementerian P2MI Komitmen Cegah Perdagangan Orang dan PMI Ilegal

Berita Terkait

Berita Rekomendasi