JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.&nbsp; Melalui peraturan ini, jaksa dan anggota keluarganya saat menjalankan tugas berhak mendapatkan pelindungan dari dua institusi keamanan negara yaitu TNI dan Polri.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pun mengaku berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian melindungi para jaksa.&nbsp; “Kami bersyukur dan berterima kasih atas begitu besarnya perhatian dan dukungan negara melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah bagi institusi Kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Harli dalam keterangannya pada Kamis 22 Mei 2025.&nbsp; Harli mengatakan bahwa sebelumnya, kerja sama antara Kejaksaan, TNI-Polri dan lembaga lainnya sudah berjalan dengan baik dalam memberikan perlindungan.&nbsp; Sehingga menurutnya, dengan adanya peraturan tersebut bisa menegaskan mengenai perlindungan terhadap jaksa yang tak perlu diperdebatkan lagi.&nbsp; “Dengan peraturan ini, lebih menegaskan bahwa tidak perlu lagi berbeda pandang apakah suatu lembaga dapat memberikan pelindungan atau tidak kepada Jaksa,” ujarnya.&nbsp; Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia pasa Rabu 21 Mei 2025.&nbsp; Melalui peraturan ini, Kejaksaan berhak mendapatkan pelindungan dari dua institusi keamanan negara, yakni Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.&nbsp; Pelindungan oleh Polri dan TNI ini dapat dilakukan atas permintaan Kejaksaan. Adapun bagian menimbang dalam Perpres yang diterbitkan pada 21 Mei 2025 itu menyebutkan jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak mana pun.&nbsp; "Bahwa untuk mewujudkan rasa aman dan bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak mana pun, &nbsp;negara wajib memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia," bunyi salinan menimbang poin b Perpres 66/2025 yang dilihat Kamis 22 Mei 2025.&nbsp; Pada Pasal 1 ayat (1) Perpres itu menyebutkan, perlindungan negara yang dimaksud adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada jaksa dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.&nbsp; Pasal 3 menyatakan, perlindungan negara itu dilakukan atas permintaan jaksa. Sementara itu, Pasal 4 Perpres 66/2025 menyebutkan perlindungan negara terhadap jaksa dilakukan oleh Polri dan TNI.Berdasarkan Pasal 5 Perpres 66/2025, pelindungan yang dilakukan Polri bisa diberikan kepada jaksa dan/atau anggota keluarga.&nbsp; Pasal 5 ayat (2) menyebutkan, anggota keluarga merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan jaksa.&nbsp; Kemudian di Pasal 6 menyebutkan, perlindungan negara yang diberikan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, dan bentuk perlindungan lain sesuai kondisi kebutuhan.&nbsp; Sementara itu, pengaturan mengenai perlindungan terhadap jaksa yang dilakukan TNI diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Perpres 66/2025. "Perlindungan negara yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia diberikan kepada jaksa," bunyi Pasal 8 Perpres 66/2025).&nbsp; Pasal 9 menjelaskan mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan TNI. Perlindungan itu dalam bentuk perlindungan terhadap institusi kejaksaan, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan jaksa saat menjalankan tugas dan fungsi, dan bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis.&nbsp; "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan negara oleh TNI ditetapkan bersama Jaksa Agung dan Panglima TNI," bunyi Pasal 10. &nbsp; &nbsp;

Kejagung Sambut Baik Soal Perpres Jaksa Dilindungi TNI-Polri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi