JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait adanya laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan (dkk).&nbsp; Diketahui, koordinasi tersebut terkait dengan laporan dugaan pencemaran nama baikdan penghinaan terhadap Jokowi yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo dkk. Hal itu dilakukan setelah Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan Ketua TPUA Eggi Sudjana.&nbsp; "Terkait proses hukum adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangan dikutip pada Minggu 25 Mei 2025.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Ia juga memastikan bahwa tak akan mengintervensi.&nbsp; Djuhandani pun yakin bahwa penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan.     "Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua, pelayanan kita pada masyarakat tetap kita penuhi semua," ujarnya.&nbsp; Diketahui, sebelumnya Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana melaporkan Jokowi terkait dugaan ijazah palsu S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.&nbsp; Penyelidik Dittipidum Bareskrim Polri pun kemudian melakukan pendalaman dengan menguji sejumlah bukti, termasuk ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi di Laboratorium Forensik (Labfor).&nbsp; Hasilnya, penyelidik menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah pembanding asli yang dinyatakan identik.&nbsp; Sementara itu, Jokowi juga melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan atas tudingan memilki ijazah palsu.&nbsp; Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Egi Sudjana, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani.      Laporan dibuat pada Rabu 30 April 2025, terkait dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan penghinaan serta Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Kemudian, Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE).

Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan, Bareskrim Koordinasi ke Polda Metro

Berita Terkait

Berita Rekomendasi