JAKARTA, REQnews - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) meminta Bareskrim Polri menggelar perkara khusus terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).&nbsp; Mereka mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat permintaan gelar perkara khusus itu ke Dittipidum Bareskrim Polri, Biro Pengawas Penyidikan (Wassidik) Polri, hingga Inspektorat Pengwasan Umum (Itwasum) Polri pada Senin 26 Mei 2025.&nbsp; Anggota TPUA Rizal Fadillah mengatakan pihaknya merasa keberatan karena Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, penghentian kasus dinilai cacat hukum karena gelar perkara tidak menghadirkan pelapor dan terlapor.&nbsp; "Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali," kata Rizal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 26 Mei 2025.&nbsp; Menurutnya, dalam gelar perkara untuk proses pencarian bukti juga harus mendengarkan pendapat dari pelapor dan terlapor hingga ahli.&nbsp; Namun, Rizal Fadillah mengatakan bahwa penyidik Dittipidum Bareskrim Polri tidak menyertakan itu.&nbsp; Padahal, ia mengatakan bahwa gelar perkara sangat menentukan ada tidak unsur pidana hingga penghentian penyelidikan. Pihaknya pun menekankan dalam memutuskan keputusan yang sangat fundamental itu harus melibatkan pelapor maupun terlapor.&nbsp; "Saya kira ini faktor pertama. Kita menilainya ini cacat hukum," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Barekrim Polri telah menghentikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan oleh Ketua TPUA Eggi Sudjana karena dinyatakan tidak ada unsur tindak pidana.&nbsp; Bareksrim menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Jokowi asli. Fakta itu didapat setelah pihaknya melakukan uji laboratorium forensik dan melakukan gelar perkara pada Rabu 21 Mei 2025.&nbsp; Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan itu bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan UGM, tanggal 5 November 1985.&nbsp; "Yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 22 Mei 2025.&nbsp; Ia menyebut bahwa uji labfor dilakukan terhadap bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel hingga tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut.&nbsp; "Maka, antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," ujarnya.

TPUA Minta Bareskrim Lakukan Gelar Perkara Khusus Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi