JAKARTA, REQnews - Kader PDI-Perjuangan resmi melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 27 Mei 2025.&nbsp; Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2025.&nbsp; Kuasa Hukum PDIP, Wiradarma Harefa mengatakan laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah mengenai pernyataan Budi Arie yang menyudutkan PDIP terkait kasus judi online (judol).&nbsp; Wira mengatakan meskipun sempat lumayan lama menunggu dan terjadi argumentasi dalam pelaporan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada kepolisian telah menerima laporan yang dilayangkan pihaknya.&nbsp; "Tadi, kenapa lama juga kami sempat menunggu, harus dilaporkan ke pimpinan. Jadi, kami menunggu, kami sabar, dan akhirnya sudah laporan kami diterima," kata Wira di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 27 Mei 2025.&nbsp; Budi Arie dilaporkan terkait Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).&nbsp; "Laporannya adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dugaan Pasar 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi, terlapor di sini, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo," katanya.&nbsp; Ia mengatakan bahwa para kader PDIP mengaku sakit hati atas pernyataan Budi Arie yang diduga telah menuduh pihaknya sebagai otak dibalik kasus judi online (judol).&nbsp; "Kami kader, sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum. Kami minta kepada beliau, kepada Budi Arie, untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki," kata Wira.&nbsp; "Jangan bawa-bawa anda sebagai pejabat, seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah. Jangan seperti itu," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, viral di media sosial terkait adanya rekaman percakapan suara yang diduga merupakan&nbsp;Budi Arie&nbsp;Setiadi dan seorang.&nbsp; Suara yang diduga&nbsp;Budi Arie&nbsp;menyebut bahwa ada&nbsp;framming&nbsp;dalam kasus judi online yang disebut didalangi PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan.&nbsp;&nbsp; Sementara itu, nama&nbsp;Budi Arie&nbsp;sebelumnya juga muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik&nbsp;judol&nbsp;di lingkungan Kominfo. Ketua Projo itu diduga menerima jatah sebesar 50 persen dari&nbsp;fee&nbsp;penjagaan website&nbsp;judol.&nbsp;&nbsp; Adapun para terdakwa dalam perkara tersebut yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.&nbsp;&nbsp; "Dalam pertemuan tersebut terdakwa II Adhi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website&nbsp;judi online, lalu saudara Budi Arie Setiadi menawarkan kepada terdakwa II Adhi Kismanto untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo," bunyi dakwaan jaksa dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Minggu 18 Mei 2025.&nbsp;&nbsp; Adhi kemudian mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli, namun tidak lolos karena tidak memiliki gelar sarjana. Namun, Budi Arie memberikan arahan agar Adhi diterima bekerja di Kominfo.&nbsp; Lebih lanjut, Adhi, Zulkarnaen, dan Muhrinjan selaku pegawai Kominfo lalu bersekongkol menjaga website judol.&nbsp;Budi Arie disebut mendapat bagian dari penjagaan website judol.&nbsp; Pada 19 April 2024, Adhi menerima informasi Budi Arie meminta praktik penjagaan website judol tak dilakukan di lantai 3 Kantor Kominfo, tapi dikomunikasikan langsung.&nbsp;&nbsp; Selanjutnya, Zulkarnaen, Adhi, dan Muhrijan lalu mengadakan pertemuan dengan kesepakatan tarif sebesar Rp8 juta per website untuk penjagaan.&nbsp; "Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen dan untuk saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga," bunyi dakwaan.

Kader PDIP Resmi Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Terkait Dugaan Fitnah Judi Online

Berita Terkait

Berita Rekomendasi