JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar pemerintah menggratiskan pendidikan tingkat dasar mulai dari SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Perintah tersebut tertuang dalam putusan terbaru Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Jakarta, Selasa 27 Mei 2025.&nbsp; Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).&nbsp; Sebelumnya, gugatan tersebut dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon individu, yaitu Fathiyah dan Novianisa Rizkika yang berstatus sebagai ibu rumah tangga (IRT), sementara Riris Risma Anjiningrum bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).&nbsp; "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dikutip pada Rabu 28 Mei 2025.&nbsp; Ia menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.&nbsp; "Akibatnya, ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri hingga peserta didik terpaksa bersekolah di sekolah swasta," kata Enny.&nbsp; Lebih lanjutnya, MK berpandangan bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.&nbsp; Oleh karena itu, kata Enny, frasa 'tanpa memungut biaya' dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya yang lebih besar.&nbsp; "Sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara," kata dia.&nbsp; "Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta)," kata Enny.&nbsp; MK menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Enny mengatakan negara harus memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil.&nbsp; Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK mengubah frasa asal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi sebagai berikut:&nbsp; "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat."&nbsp; Selain itu, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga, MK meminta negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang bersekolah di sekolah swasta.&nbsp; "Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa 'wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya' dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, yang menurut para Pemohon menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah/madrasah negeri adalah beralasan menurut hukum," ujar Enny. &nbsp;

Tok! MK Perintahkan Pemerintah Gratiskan Sekolah SD-SMP Negeri dan Swasta

Berita Terkait

Berita Rekomendasi