JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatan. Ia mengatakan bahwa isu dirinya mundur sebagai Jaksa Agung tidak benar. "Nggak (mundur). Kapuspenkum sudah bilang, nggak ada saya mundur," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 5 Juni 2025.&nbsp; Menurutnya, yang memiliki kewenangan sepenuhnya mengenai keputusan penentuan jabatan hanya Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Tapi apa pun, itu hak prerogatif Presiden. Jadi kalau saya mundur, nggak ada, nggak ada ya," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pun membantah adanya informasi mundurnya Jaksa Agung. Ia mengatakan bahwa kabar Burhanuddin berpamitan dengan jajaran internal merupakan hoaks.&nbsp;&nbsp; "Memang kami juga baru mendengar dari beberapa media dan kami sangat terkejut ya. Karena sesungguhnya berita itu atau informasi itu tidak benar, atau katakanlah itu hoaks ya," kata Harli dalam keterangannya pada Senin 19 Mei 2025.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya beredar narasi di media sosial bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah berpamitan di internal Kejagung.&nbsp; Dalam narasi tersebut juga disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi nama jaksa senior pengganti Burhanuddin.&nbsp;&nbsp; Sementara itu, adapun aturan tentang pemberhentian Jaksa Agung termaktub dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Ada sejumlah hal yang bisa membuat Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya.&nbsp;&nbsp; Berikut isi Pasal 22 aturan tersebut:&nbsp;&nbsp; (1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet; e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan; f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.&nbsp;&nbsp; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

ST Burhanuddin Bantah Isu Dirinya Mundur dari Jabatan Jaksa Agung

Berita Terkait

Berita Rekomendasi