BANDUNG, REQNews - Gubernur Jabar <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87266/terindikasi-ada-unsur-pidana-orang-tua-siswa-laporkan-dedi-mulyadi-ke-bareskrim">Dedi Mulyadi </a>memberikan sindiran kepada orang tua siswa yang melaporkan dirinya &nbsp;ke Bareskrim Polri terkait program pembinaan anak nakal di barak militer.Dedi Mulyadi menanggapi santai pelaporan terhadap dirinya tersebut, bahkan menyindir menganggap pelapor sedang membutuhkan perhatian."Berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir atau upaya untuk mempidanakan diri saya, tidak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka (pelapor) lagi mencari perhatian," ujar Dedi lewat akun media sosial Instagram dikutip Sabtu 7 Juni 2025.Diketahui, orang nomor satu di Jawa Barat itu &nbsp;dilaporkan oleh orangtua siswa, Adhel Setiawan.Adhel Setiawan merupakan warga <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87149/polisi-bekuk-pelaku-pembunuhan-bos-sembako-bekasi-saat-menginap-di-hotel-mewah">Kabupaten Bekasi</a>, Jawa Barat. Laporannya itu diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).“Hari ini, kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer,” kata Adhel di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 5 Juni 2025.Ia mengaku tak ingin anaknya terseret ke<a href="https://www.reqnews.com/read/news/86365/ini-alasan-dedi-mulyadi-kirim-siswa-nakal-ke-barak-militer"> barak militer</a>. Maka itu, ia bersama penasihat hukum dari Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal melaporkan Dedi Mulyadi agar kebijakan tersebut dihentikan.Ia menjelaskan, telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen kronologi hingga video selama proses anak-anak di barak militer, dan bukti-bukti lain yang terindikasi ada unsur pidana yang dilanggar Dedi Mulyadi.“Pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H, itu pidana ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan sudah berbau militer melibatkan anak-anak,” ujar dia.Adhel menyebut laporannya itu masih dikaji penyelidik Bareskrim Polri. Khususnya, terkait sangkaan Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut.Di sisi lain, meski belum menemukan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami anak-anak, ia menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menemukan sejumlah permasalahan hingga kejanggalan, dalam pelaksanaan program tersebut. &nbsp;

Dedi Mulyadi Balas dengan Sindiran Pedas Usai Dilaporkan ke Bareskrim oleh Orang Tua Siswa

Berita Terkait

Berita Rekomendasi