JAKARTA, REQnews - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak pemerintah melakukan investigasi dan mengusut pihak yang meminta dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp; "Harus diinvestigasi, siapa yang mengurus perizinan ini dan menerbitkan izinnya. Ini sebenarnya nggak boleh diberikan izin di sini," kata Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV pada Minggu 8 Juni 2025.&nbsp; Menurutnya, aktivitas pertambangan di Raja Ampat telah melanggar dua aturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).&nbsp; "Ini sebenarnya dua regulasi yang dilanggar oleh penerbitan izin dan penerbitan aktivitas izin ini. Pertama, UU pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup," kata dia.&nbsp; Ia pun kemudian mempertanyakan mengenai terbitnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga perusahaan bisa menambang di Raja Ampat.&nbsp; Menurutnya, jika kawasan pertambangan tidak mungkin dilakukan pemulihan lingkungan lewat aktivitas tambang, dokumen AMDAL seharusnya tak bisa diterbitkan.&nbsp; Bahkan, ia mengungkap bahwa kawasan Raja Ampat tidak mungkin bisa dipulihkan lewat keuntungan pertambangan yang dilakukan, karena area yang dikeruk tersebut adalah gugusan pulau kecil.&nbsp; "Seharusnya dalam sidang AMDAL-nya ketika dihitung bahwasanya keuntungan dari suatu usaha tidak akan bisa memulihkan lingkungan, maka izinnya tidak layak diterbitkan," katanya.&nbsp; "Ini tidak akan ada yang bisa memulihkan Raja Ampat, beda dengan terresterial yang luas, hutannya bisa dipulihkan. Lah ini, gugusan pulau kecil ini siapa yang bisa dibangun lagi," tambahnya.&nbsp; Pohaknya pun mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan dan mencabut seluruh IUP yang terbit untuk penambangan di Raja Ampat.&nbsp; Setelah itu, lengkah selanjutnya adanya perlu dilakukan pemulihan akibat rusaknya lingkungan dari aktivitas pertambangan yang terjadi.&nbsp; Saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp; Dari jumlah tersebut, dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.&nbsp; Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat) yaitu ada PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

WALHI Desak Pemerintah Usut Pihak yang Ajukan dan Terbitkan IUP di Raja Ampat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi