JAKARTA, REQnews - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap modus pelanggaran pertambangan nikel yang dilakukan oleh empat perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.&nbsp; Dalam keterangannya, KLH menjelaskan bahwa empat perusahaan tersebut yaitu ada PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).&nbsp; "Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil," kata KLH dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Minggu 8 Juni 2025.&nbsp; Pihak KLH menjelaskan bahwa secara rinci, modus pelanggaran yang dilakukan oleh PT ASP yaitu dengan melakukan penambangan seluas 746 hektar di Pulau Manuran.&nbsp; Namun, proses penambangan tersebut melanggar aturan karena dilakukan di pulau kecil dan tanpa manajemen lingkungan serta pengelolaan air limbah larian.&nbsp; "Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas," tulis KLH dalam keterangannya.&nbsp; Lalu, KLH menyebut bahwa modus pelanggaran yang dilakukan PT. GN yaitu dengan melakukan penambangan seluas sekitar 6 juta hektar di Pulau Gag yang termasuk pulau kecil.&nbsp; "Sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," katanya.&nbsp; Kemudian, KLH menjelaskan bahwa modus pelanggaran yang dilakukan oleh PT MRP yaitu karena tak mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan dokumen lingkungan.&nbsp; Untuk itu, KLH menegaskan bahwa pihaknya telah menghentikan seluruh upaya eksplorasi penambangan PT. MRP di Pulau Batang Pele.&nbsp; "Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe," tambahnya.&nbsp; Pihak KLH pun menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil.&nbsp; Dalam putusan tersebut, MK menegaskan penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi.&nbsp; "Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia," jelas KLH.&nbsp; Saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp; Dari jumlah tersebut, dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.&nbsp; Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat) yaitu ada PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025. &nbsp;

KLH Ungkap Modus Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi