JAKARTA, REQnews - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan meninjau dan melakukan langkah hukum terhadap lokasi pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp; Hanif Faisol menyatakan bahwa langkah hukum dilakukan setelah dilakukan kajian mendalam mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut.&nbsp; "Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana," kata Hanif seperti dilansir Antara pada Minggu 8 Juni 2025.&nbsp; "Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung Raja Ampat, melihat langsung apa yang kemudian menjadi dikabarkan oleh media dan masyarakat," tambahnya.&nbsp; Diketahui, Raja Ampat merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di Indonesia, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun asing.&nbsp; Hanif menyebut pihaknya sudah melakukan penelitian dan pemetaan terkait aktivitas tambang tersebut serta akan mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran.&nbsp; "Atau paling tidak kami akan segera ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menuturkan industri nikel merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara.&nbsp; Selain itu, ia mengatakan bahwa hal itu akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.&nbsp; "Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi," kata Iqbal.&nbsp; "Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi," katanya.&nbsp; Untuk diketahui, perairan Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen spesies coral dunia dan punya lebih dari 2.500 spesies ikan. Daratan Raja Ampat memiliki 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung.&nbsp; UNESCO juga telah menetapkan kawasan Raja Ampat sebagai global geopark. Pihaknya pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan industrialisasi nikel yang telah memicu banyak masalah lingkungan dan masyarakat akad.&nbsp; Pihaknya menilai industrialisasi nikel terbukti menjadi ironi karena bukannya mewujudkan transisi energi yang berkeadilan tetapi justru menghancurkan lingkungan hidup.&nbsp; Selain itu, akibat aktivitas pertambangan juga telah merampas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan memperparah kerusakan bumi yang sudah menanggung beban krisis iklim.&nbsp; Saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp; Dari jumlah tersebut, dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.&nbsp; Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat) yaitu ada PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

Menteri LH Bakal Ambil Langkah Hukum Soal Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi