JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan dilakukan pencekalan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa pencekalan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex.&nbsp; "Untuk mempermudah penyidikan dimana sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan penyidik," kata Harli dalam keterangannya di Jakarta pada Senin 9 Juni 2025.&nbsp; Ia menyebut bahwa pencekalan dilakukan hingga 6 bulan ke depan sejak 19 Mei 2025. Upaya tersebut pun dapat diperpanjang apabila masih diperlukan oleh penyidik.&nbsp; Lebih lanjut, Harli mengatakan bahwa pihaknya bakal kembali memeriksa Iwan Kurniawan pada pekan ini, namun untuk waktunya belum pasti.&nbsp; "Info penyidik minggu ini ya, mungkin besok, nanti dipastikan ya," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Iwan Kurniawan Lukminto telah diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada PT Sritex pada Senin 2 Juni 2025 lalu.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya Iwan Kurniawan sebagai Direksi di PT Sritex.&nbsp; "Yang bersangkutan itu juga sebelum menjadi direktur utama pada saat ini juga berkedudukan sebagai wakil direktur utama kalau tidak salah 2014 sampai 2023,” kata Harli, di Kejagung pada Selasa 3 Juni 2025.&nbsp; Diketahui, Kejagung sebelumnya telah menetapkan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto (ISL), DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020 dan Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020 sebagai tersangka.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Para tersangka diduga terlibat kasus korupsi proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidik Jampidsus Kejagung menyebut bahwa dalam pemberian kredit kepada PT Sritex, tersangka DS dan ZM telah memberikan kredit secara melawan hukum, karena tidak melakukan analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kredit yang diberikan kepada PT Sritex tersebut senilai total Rp3,58 triliun, yang kini macet dan merugikan negara hingga Rp692,9 miliar.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diketahui, PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Usai dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024, perusahaan ini resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.&nbsp;&nbsp; &nbsp;

Kejagung Ungkap Alasan Dirut Sritex Iwan Kurniawan Dicekal ke Luar Negeri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi