JAKARTA, REQnews - Direktur Utama PT&nbsp;Sritex,&nbsp;Iwan Kurniawan Lukminto tak mempermasalahkan dirinya yang dicekal oleh&nbsp;Kejaksaan Agung&nbsp;(Kejagung) agar tak berpergian ke luar negeri, meski masih berstatus sebagai saksi.&nbsp; Hal itu dikatakan oleh Iwan Kurniawan ketika mendatangi&nbsp;Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025.&nbsp; Ia datang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex dan entitas anak usahanya.&nbsp; "Nggak papa (dicekal)," kata Iwan Kurniawan kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025.&nbsp; Ia pun menghormati langkah penyidik Jampidsus Kejagung, agar proses hukum berjalan cepat.&nbsp; "Ini kan untuk&nbsp; mempercepat ya saya jalani saja. Saya nggak ada masalah," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex.&nbsp; Berdasarkan pantauan REQnews.com, Iwan Kurniawan tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, pada pukul 09.25 WIB.&nbsp; Sebelumnya, Iwan Kurniawan Lukminto telah diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada PT Sritex pada Senin 2 Juni 2025 lalu.&nbsp;&nbsp; Pemeriksaan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direksi di PT Sritex yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 2014-2023.&nbsp; Kejagung juga telah melakukan pencekalan terhadap Iwan Kurniawan agar tak berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak 19 Mei 2025. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.&nbsp; Diketahui, Kejagung sebelumnya telah menetapkan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto (ISL), DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020 dan Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020 sebagai tersangka.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Para tersangka diduga terlibat kasus korupsi proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Penyidik Jampidsus Kejagung menyebut bahwa dalam pemberian kredit kepada PT Sritex, tersangka DS dan ZM telah memberikan kredit secara melawan hukum, karena tidak melakukan analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kredit yang diberikan kepada PT Sritex tersebut senilai total Rp3,58 triliun, yang kini macet dan merugikan negara hingga Rp692,9 miliar.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Diketahui, PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Usai dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024, perusahaan ini resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.&nbsp;&nbsp;

Dirut Sritex Iwan Kurniawan Tak Masalah Dicekal Kejagung Berpergian ke Luar Negeri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi