JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih menunggu adanya laporan terkait dugaan suap atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa sebelum adanya laporan, pihaknya hingga saat ini belum mengusut dugaan pelanggaran dalam kasus tersebut.&nbsp; "Kalau ada laporan pengaduannya (kita usut)," kata Harli kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa masyarakat atau pihak terkait bisa melaporkan jika ada temuan dugaan pelanggaran dalam penerbitan IUP di Raja Ampat ke aparat penegak hukum (APH), sehingga bisa diproses.&nbsp; "Ya ramainya jangan di media. Nah itu tadi disampaikan ke aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mana saja," kata dia.&nbsp;Harli menjelaskan bahwa laporan atau aduan tersebut nantinya yang akan dijadikan bahan bagi Kejagung untuk meneliti ada atau tidaknya dugaan suap hingga penyalahgunaan kewenangan dalam kasus itu. "Supaya ada bahan, ada dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, pengecekan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Sebagai pintu masuk yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta turun tangan untuk mengusut adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga dugaan suap dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.&nbsp;&nbsp; Diketahui, terdapat lima perusahaan yang disebut memiliki izin untuk mengelola pertambangan di Raja Ampat. Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.&nbsp; &nbsp; Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat) yaitu ada PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.&nbsp;&nbsp; Namun, aktivitas pertambangan di Raja Ampat dinilai telah melanggar dua aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).&nbsp; &nbsp; Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Jamin Ginting menilai bahwa penerbitan IUP perusahaan tambang tersebut perlu dipertanyakan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menegaskan larangan aktivitas tambang di pulau kecil.&nbsp; &nbsp; "Iya kalau pemberian izin itu berdasarkan dokumen yang tidak benar pidana dokumen palsu, atau pemberian ijin itu ada indikasi suap, maka tipikor atau penambangan tersebut tidak sesuai dengan ijin yang diberikan illegal mining, maka patut dilaporkan adanya indikasi tersebut," kata Jamin Ginting kepada REQnews.com pada Senin 9 Juni 2025.&nbsp;&nbsp; Menurutnya, jika ada bukti permulaan yang cukup, maka masyarakat bisa melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga indikasi dugaan suap dalam penerbitan IUP terhadap sejumlah perusahaan tambang, ke Kejaksaan.&nbsp;&nbsp; "Kalau ada dugaan bukti awal yang cukup bisa, atau ada laporan pengaduan masyarakat. Illegal mining juga kewenangan Kejaksaan," ujarnya.&nbsp; Terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut perizinan empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keempat perusahaan itu ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.

Kejagung Masih Tunggu Laporan Dugaan Pelanggaran Penerbitan IUP Nikel di Raja Ampat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi