JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi 3 kg yang telah merugikan negara Rp7,9 miliar.&nbsp; Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Dusun Cangkring, Desa Sawo Cangkring, Kecamatan Monohayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 27 Mei 2025 lalu.&nbsp; "Dalam proses penyidikan kita sudah menetapkan delapan tersangka," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 11 Juni 2025.&nbsp; Delapan tersangka tersebut yaitu ada RBP selaku pemilik, AS selaku penanggung jawab, tersangka MNRI, E, WTA, dan MEI yang merupakan operator pemindahan gas subsidi ke tabung gas non-subsidi.&nbsp; "Serta tersangka R selaku penyuplai gas subsidi dan tersangka BT selaku pembeli yang menampung produk gas yang telah dipindahkan dalam tambung gas non-subsidi," katanya.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu mengatakan bahwa saat ini delapan tersangka tersebut telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.&nbsp; Lebih lanjut, Nunung mengatakan bahwa dari para pelaku, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 487 tabung gas berukuran 3 kg, 2 tabung gas berukuran 5,5 kg.&nbsp; Kemudian, ada 227 tabung gas berukuran 12 Kg, 12 regulator selang, 11 regulator pendek, 4 bak air, dan 3 mobil pickup serta dokumen pencatatan.&nbsp; "Aktivitas penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi tersebut sudah berlangsung selama 10 bulan dengan nilai kerupiah negara ditaksir lebih kurang Rp7,9 miliar," ujarnya.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.&nbsp; Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp60 miliar. Dan atau Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Bareskrim Ungkap Kasus Gas Elpiji Oplosan 3 Kg di Sidoarjo, Kerugian Negara Capai 7,9 Miliar!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi