JAKARTA, REQnews - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diperiksa Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).&nbsp; Waka Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Ahok ditanyakan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.&nbsp; Arief mengatakan Ahok memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu 11 Juni 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.&nbsp; "Pak Ahok memberikan keterangan mengenai prosedur dan proses penyusunan APBD Murni dan Perubahan, penggunaan E-Budgeting. Serta ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan penggunaan Pergub No. 160/2015 untuk APBD Murni," kata Arief dalam keterangannya pada Kamis 13 Juni 2025.&nbsp; Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa Ahok juga ditanya mengenai pengadaan tanah dalam APBD Perubahan. Namun, ia menyebut bahwa Ahok mengaku tidak mengetahui detail karena itu tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.&nbsp; "APBD Perubahan 2015 ditetapkan melalui Pergub No. 229/2015 yang disusun oleh BPKAD," katanya.&nbsp; Arief mengatakan bahwa pemeriksaan Ahok dilakukan untuk menindaklanjuti petunjuk dari jaksa peneliti dan melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 dan 2016 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.&nbsp; "Secara sederhananya sih ada P-19 dari jaksa peneliti untuk menyempurnakan keterangannya Pak Ahok dulu ya dalam kasus tanah Cengkareng ya kan ya, pengadaan tanah Cengkareng itu," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kortas Tipikor Polri terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengukuran dan penjualan tanah untuk pembangunan rumah susun di Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat yang berpotensi rugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.&nbsp; &nbsp; Pengembangan dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti baru dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;&nbsp; Kasus ini juga turut melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2015 dengan melibatkan suap kepada penyelenggara negara.&nbsp; &nbsp; Adapun dua orang telah ditetapkan tersangka yaitu ada Sukmana selaku mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Rudy Hartono Iskandar yang merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur (Jaktim).&nbsp; &nbsp; Keduanya diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta tahun anggaran 2015.&nbsp;&nbsp; Diketahui, saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.&nbsp;&nbsp; Namun pada Juli 2022, hakim tunggal Asmudi mengabulkan permohonan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Rudy Hartono. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Rudy Hartono tidak sah.

Diperiksa Kortas Tipikor, Ahok Ditanya Terkait Penyusunan APBD Tahun 2015

Berita Terkait

Berita Rekomendasi