JAKARTA, REQnews - Tim Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan serangkaian tindakan penyitaan sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) pada Rabu 11 Juni 2025.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyitaan dilakukan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.&nbsp; "Tindakan penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 59 tanggal 24 Oktober 2024, Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 32 tanggal 10 Juni 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor 157 tanggal 10 Juni 2025," kata Harli dalam keterangannya pada Kamis 12 Juni 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa adapun objek penyitaan tersebut yakni ada satu bidang tanah seluas 31.921 M2 dengan SHGB Nomor 119 atas nama PT OTM, satu bidang tanah seluas 190.694 M2 dengan SHGB Nomor 32 atas nama PT OTM.&nbsp; "Yang di atas tanah-tanah tersebut terdiri bangunan berupa lima tangki kapasitas 22.400 kL, tiga tangki kapasitas 20.200 kL, empat tangki kapasitas 12.600 kL," kata dia.&nbsp; Kemudian, tujuh tangki kapasitas 7.400 kL, dua tangki kapasitas 7.000 kL, Jetty 1 dengan Max Displacement 133.000 MT Jetty 2 dengan Max Displacement 20.000 MT dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 34.42414.&nbsp; Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa pertimbangan penyidik untuk menyita aset tersebut yakni bahwa tim penyidik berpendapat bahwa barang/benda tersebut dikategorikan sebagai barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dan/atau sarana yang digunakan dan/atau sebagai hasil dari tindak pidana maka dipandang perlu untuk dilakukan penyitaan, yang nantinya akan dirampas untuk negara.&nbsp; "Dengan mempertimbangkan OTM sebagai objek penting dalam fungsi distribusi dan pemasaran tata Kelola minyak yang melayani wilayah meliputi sebagian Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan bagian barat, maka keberlangsungan operasi kegiatan dan seluruh fungsi OTM ini harus tetap berjalan," katanya.&nbsp; Selama proses penegakan hukum, ia mengatakan bahwa seluruh penyelenggaraan dan pengawasan serta pengoperasian OTM ini diserahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina Patra Niaga (BUMN).&nbsp; "Yang memiliki kemampuan serta kewenangan untuk menjalankan OTM) dan akan diserahkan oleh Penyidik melalui Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI," ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai PT. Pertamina dan tiga pihak swasta.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lalu, Agus Purwono (AP) selaku Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kemudian, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Terbaru, ada Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun dengan rincian yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.&nbsp;&nbsp; Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di terminal BBM milik PT Pertamina di Tanjung Gerem, Cilegon, Banten pada Jumat 28 Februari 2025 lalu.&nbsp;&nbsp; Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah bukti berupa 10 box kontainer dokumen, tiga kardus dokumen hingga sejumlah barang bukti elektronik.&nbsp;&nbsp; Terbaru, penyidik melakukan penggeledahan di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Dalam penggeledahan tersebut, Kejagung menyita 17 kontainer dokumen soal penerimaan dan pengeluaran BBM. Selain itu, penyidik juga mengambil sampel dari 17 tangki minyak dan amankan barang bukti elektronik.

Dugaan Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Sita Sejumlah Aset Milik PT Orbit Terminal Merak

Berita Terkait

Berita Rekomendasi