JAKARTA, REQnews - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) khawatir DPR RI kembali menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).&nbsp; Hal itu dikatakan oleh Peneliti Formappi, Lucius Karus, dalam diskusi 'Kupas Tuntas RKUHAP dan Dinamika Pembahasannya' di Kantor Formappi, Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025.&nbsp; Karena menurutnya, waktu yang tersedia sudah semakin sempit untuk dapat menyelesaikan pembahasan RKUHAP pada tahun 2025, terlebih hanya tersisa tiga masa sidang.&nbsp; "Mau tidak mau memang RUU KUHAP ini harus selesai di akhir tahun 2025 ini. Seperti yang saya katakan, kalau begitu akan ada tiga masa sidang tersisa sampai di akhir tahun 2025 yang bisa digunakan oleh DPR untuk menyelesaikan RUU KUHAP ini," kata Lucius.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam satu masa sidang tidak lebih dari 20 hari kerja untuk masa sidang empat yaitu sidang terakhir di tahun sidang 2024-2025. Namun, Lucius mengatakan bahwa pada waktu tersebut DPR dan pemerintah akan lebih banyak sibuk membahas terkait dengan anggaran.&nbsp; "Hampir 70-80 persen waktu dari DPR Itu akan bersama mitra kerja untuk membahas RAPBN 2026. Jadi otomatis waktu untuk proses pembahasan yang leluasa RKUHAP di masa sidang 4 Itu menjadi berkurang," kata dia.&nbsp; Pihaknya pun khawatir dan menduga DPR nantinya kembali menunda pembahasan RUU KUHAP dengan alasan masih fokus untuk membahas RAPBN 2026.&nbsp; "Kan di masa sidang tiga lalu mereka menunda proses pembahasan RKUHAP ini dengan alasan waktu kerja di masa sidang tiga itu hanya sekitar beberapa hari saja. Jadi mereka merasa itu terlalu singkat untuk dipakai membahas RKUHAP ini," katanya.&nbsp; "Jadi nampaknya ini alasan-alasan yang selalu bisa saja dibikin oleh DPR Untuk sekedar mengulur-ulur. Kalau mengulur-ulur waktu di pembahasan RKUHAP ini sangat bahaya," kata dia.&nbsp; Tanpa sadar, lanjutnya, nanti sudah masuk bulan Desember dan di depan mata sudah 2026. Lalu, kata dia, mereka akan mengatakan karena ini harus sudah disahkan sebelum akhir tahun atau sebelum tahun 2026.&nbsp; Lucius menilai bahwa pembahasan RKUHAP sangatlah penting, karena menyangkut kepentingan orang banyak bahkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.&nbsp; Ia pun tak ingin pembahasan RKUHAP tersebut ada 'kongkaling-kong' diantara penegak hukum, DPR, dan pemerintah saja, harus melibatkan partisipasi publik.&nbsp; "Itu yang kita tidak inginkan, karena RUU ini tidak hanya berlaku satu dua hari atau untuk satu dua orang saja Ini untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, RUU KUHAP telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025 lalu. RUU KUHAP akan dibahas oleh Komisi III DPR bersama pemerintah.&nbsp; Sementara itu, Komisi III DPR RI sejauh ini sudah mengundang beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) membahas RUU KUHAP.&nbsp; Untuk pembahasan RUU KUHAP ini, ditargetkan rampung pada tahun 2025 ini dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.

Formappi Khawatir DPR Kembali Tunda Pembahasan RKUHAP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi