Komnas HAM Sebut Penambangan Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Begini Penjelasannya

JAKARTA, REQnews - Pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi khususnya di bidang lingkungan hidup. Hal ini dikemukakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. 

"Berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran HAM, terutama di bidang lingkungan hidup. Setiap warga negara punya hak dan dijamin dalam konstitusi untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat," kata Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah lewat rilis, Jumat 13 Juni 2025. 

Perusakan lingkungan bertentangan dengan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Komnas HAM mengungkapkan bahwa terdapat enam pulau kecil di Raja Ampat yang menjadi lokasi penambangan nikel. 

Lima perusahaan disebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Kelima perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel (Pulau Gag), PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawei), PT Anugerah Surya Pratama (Pulau Manuran), PT Nurham (Pulau Waigeo), dan PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun).

Sementara empat di antaranya telah melakukan aktivitas penambangan. Satu perusahaan lainnya yakni PT Nurham disebut belum melakukan aktivitas apa pun di Pulau Waigeo. 

Komnas HAM mengungkapkan bahwa keenam pulau tersebut termasuk dalam kategori pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan, seperti diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.