JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) pada pekan depan.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa keterangan Iwan Kurniawan masih dibutuhkan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah ke PT Sritex.&nbsp; “Informasi dari penyidik bahwa akan ada lagi pemeriksaan lanjutan. Penyidik sekarang sedang menjadwalkan untuk pemeriksaan yang bersangkutan di pekan depan,” kata Harli dalam keterangannya pada Minggu 15 Juni 2025.&nbsp; Mwski demikian, Harli mengaku belum mengetahui pasti kapan Iwan Kurniawan bakal diminta hadir oleh penyidik Jampidsus Kejagung.&nbsp; "Hari tanggal pastinya nanti akan kita update. Tapi, penyidik sudah mengusulkan penjadwalannya di minggu depan ini. Kita tunggu saja,” kata Harli&nbsp; Diketahui, Iwan Kurniawan sebelumnya telah diperiksa sebanyak dua kali, yaitu pada Senin 2 Juni 2025 dan Selasa 10 Juni 2025.&nbsp; Pada pemeriksaan kedua, Iwan Kurniawan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam dengan dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik di Kejagung, Jakarta Selatan.&nbsp; Pemeriksaan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direksi di PT Sritex yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 2014-2023.&nbsp;&nbsp; Kejagung juga telah melakukan pencekalan terhadap Iwan Kurniawan agar tak berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak 19 Mei 2025. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto (ISL), DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020 dan Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020 sebagai tersangka.&nbsp; Para tersangka diduga terlibat kasus korupsi proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidik Jampidsus Kejagung menyebut bahwa dalam pemberian kredit kepada PT Sritex, tersangka DS dan ZM telah memberikan kredit secara melawan hukum, karena tidak melakukan analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.&nbsp; Kredit yang diberikan kepada PT Sritex tersebut senilai total Rp3,58 triliun, yang kini macet dan merugikan negara hingga Rp692,9 miliar.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diketahui, PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Usai dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024, perusahaan ini resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.&nbsp;&nbsp;

Dugaan Korupsi di PT Sritex, Kejagung Bakal Periksa Lagi Iwan Kurniawan Pekan Depan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi