JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan korupsi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/85559/5-ruas-tol-trans-sumatera-ini-dibuka-gratis-saat-arus-balik-lebaran-2025">Jalan Tol Trans Sumatera</a> tahun anggaran 2018-2020.Dalam proyek tersebut tidak adanya rencana usaha atau business plan Ketika pengadaan lahan proyeknya.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pendalaman terkait tidak adanya business plan dilakukan saat pemeriksaan dua orang saksi, Jumat 13 Juni 2025.Dua saksi tersebut adalah mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya/HK M Rizal Sutjipto dan PT HK Budi Lesmana.“Saksi didalami terkait dengan tidak adanya business plan dalam pembelian tanah di Kalianda dan Bakauheni, Lampung,” ujar Budi, Selasa 17 Juni 2025.<a href="https://www.reqnews.com/read/news/87554/kpk-panggil-kepala-bph-migas-terkait-kasus-pgn">KPK </a>mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/78057/satu-warga-asing-dicekal-keluar-indonesia-dalam-kasus-korupsi-pengadaan-lahan-di-rorotan">pengadaan lahan</a> proyek Jalan Tol Trans Sumatera tahun anggaran 2018-2020 pada 13 Maret 2024 lalu.Dalam kasus ini KPK telah mnenetapkan tiga orang tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo, mantan Kepala Divisi PT Hutama Karya M Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.

KPK Dalami Tak Ada Business Plan di Kasus Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatra

Berita Terkait

Berita Rekomendasi