JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp11 triliun dari hasil penyerahan dari lima terdakwa korporasi PT Wilmar Group terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).&nbsp; “Total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu Rp11.880.351.802.619,” kata Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung, Sutikno dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.&nbsp; Sutikno mengatakan bahwa uang tersebut disimpan di rekening penampungan lain Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Bank Mandiri.&nbsp; Menurutnya, uang yang dikembalikan oleh kelima terdakwa korporasi ini merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).&nbsp; "Berdasarkan penghitungan hasil audit oleh BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM," katanya.&nbsp; Dengan rincian yaitu; - PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp3.997.042.917.832.42 - PT Multinabati Sulawesi sebesar Rp39.756.429.964.94 - PT Sinar Alam Permai sebesar Rp483.961.045.417.33 - PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp57.303.038.077.64 - PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp7.302.288.371.326.78&nbsp; "Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan," kata Sutikno.&nbsp; Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita juga dimasukkan ke memori kasasi, karena perkara ini tengah berproses di Mahkamah Agung (MA).&nbsp; Diketahui, sebelumnya terdapat tiga korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) Januari 2021-Maret 2022 dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).&nbsp; Ketiga korporasi tersebut yaitu ada PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.&nbsp; Hakim dalam putusannya menyebut bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU.&nbsp; Namun, perbuatan para terdakwa dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag. Selanjutnya, para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU, baik dakwaan primair maupun sekunder.&nbsp; Sebelumnya, JPU menuntut Terdakwa PT Wilmar Group untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.&nbsp; Jika uang ini tidak dibayarkan, harta Direktur PT Wilmar Group Tenang Parulian dapat disita dan dilelang. Namun, jika tidak mencukupi, maka terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana penjara 19 tahun.&nbsp; Kemudian, terdakwa PT Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.&nbsp; Jika uang tersebut tidak dibayarkan, harta milik pengendali lima korporasi di dalam Permata Hijau Group, David Virgo dapat disita untuk dilelang. Tetapi jika tidak mencukupi, maka terhadap David Virgo dikenakan subsidiair penjara selama 12 bulan.&nbsp; Lalu, Terdakwa PT Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.&nbsp; Jika uang tersebut tidak dibayarkan, harta milik para pengendali Musim Mas Group, yaitu Direktur Utama, Gunawan Siregar dan sejumlah pihak lainnya akan disita untuk dilelang.&nbsp; Namun, apabila tidak mencukupi maka terhadap pengendali dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.&nbsp; Atas perbuatan itu, para terdakwa diyakini melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung Sita Uang Senilai Rp11,8 Triliun Terkait Kasus Korupsi Izin Ekspor CPO

Berita Terkait

Berita Rekomendasi