JAKARTA, REQnews - Penjual pecel lele di trotoar jalan bisa terkena masalah. Hal ini karena ahli hukum Chandra Hamzah menilai mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).&nbsp;Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor pada intinya berisi tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian negara.Chandra menegaskan jika tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau bersifat ambigu, maupun tidak ditafsirkan secara analogi sehingga tidak melanggar asas lex certa maupun lex stricta. Hal ini terjadi dalam sidang lanjutan perkara nomor: 142/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 18 Juni 2025.&nbsp;Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, penjual pecel lele di trotoar bisa dikenakan sanksi tersebut.&nbsp;Penjual pecel lele dinilai masuk dalam setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan berjualan di atas trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Bahkan, penjual pecel lele juga bisa disebut mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri dengan berjualan di trotoar yang mengakibatkan fasilitas negara rusak.&nbsp;"Maka, penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi, ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara," kata Chandra dilansir dari laman MK.Ia pun menegaskan jika Pasal 3 UU Tipikor pun memuat frasa "setiap orang" yang dapat mengingkari esensi dari korupsi itu sendiri. Sebab, tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang cenderung korup.Ketentuan tersebut telah menegaskan ada jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."Kesimpulannya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor kalau saya berpendapat untuk dihapuskan karena rumusannya melanggar asas lex certa, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi," katanya.&nbsp;"Kemudian yang kedua, merevisi Pasal 3 Undang-undang Tipikor dengan mengganti, menyesuaikan dengan Article 19 UNCAC yang sudah kita jadikan norma, 'Setiap Orang' diganti dengan 'Pegawai Negeri' dan 'Penyelenggara Negara' karena itu memang ditujukan untuk Pegawai Negeri dan kemudian menghilangkan frasa 'yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara' sebagaimana rekomendasi UNCAC," katanya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Wow, Sosok Ini Sebut Penjual Lele di Trotoar Bisa Kena UU Tipikor

Berita Terkait

Berita Rekomendasi