JAKARTA, REQnews - Aturan tentang penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT <a href="https://www.reqnews.com/tag/waskita-karya">Waskita</a> Karya (Persero) Tbk resmi dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto.Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan.“Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat 20 Juni 2025.&nbsp;Diketahui bahwa aturan pencabutan penambahan PMN kepada Waskita mulai berlaku pada saat PP Nomor 20/2025 diundangkan pada 6 Mei 2025. Presiden Prabowo pun sudah menandatangani keputusan tersebut di hari yang sama.Presiden Prabowo menilai bahwa terdapat sejumlah BUMN Karya yang tidak efisien dalam menjalankan proyek lantaran kerap mengandalkan penyertaan modal negara. “Sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tak apa-apa. Kalau nanti dia boros tak apa-apa karena ada Menkeu yang akan [berikan] PMN,” kata Prabowo dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis 12 Juni 2025.&nbsp;BUMN Karya diminta oleh Prabowo untuk meniru perusahaan swasta yang disebut lebih efisien dan tepat waktu. Ia juga mengklaim akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur nasional.&nbsp;“Di bidang tertentu terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” katanya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Sah! Waskita Karya Harus Diminta Kembalikan PMN Rp3 Triliun, Prabowo: Swasta Lebih Efisien

Berita Terkait

Berita Rekomendasi