JAKARTA, REQnews - Kepala Pusat Penerangan Hukum TNI Mayjen Kristomei Sianturi mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan koordinasi pengamanan di lingkup Kejaksaan pada Jumat 20 Juni 2025.&nbsp; "Kami berkoordinasi atas implementasi Perpres 66 Tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa, bagaimana perbantuan TNI dalam rangka pengamanan kejaksaan," kata Kristomei dalam keterangannya dikutip pada Sabtu 21 Juni 2025.&nbsp; Kristomei mengatakan bahwa sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2025 pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejagung terkait pengamanan di seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).&nbsp; Sedianya, kata dia, jumlah personel pengamanan yang ditempatkan akan disesuaikan dengan permintaan dari kejaksaan.&nbsp; Namun, ia menyebut bahwa&nbsp; TNI sudah memiliki batasan maksimal jumlah personel yang ditempatkan di kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri.&nbsp; "Kemarin yang disampaikan itu, untuk tingkat Kejati itu 1 Pleton paling banyak. Kejari itu 1 regu, tapi apakah sebanyak itu tergantung pada kejaksaan lagi," kata dia.&nbsp; Kristomei pun menegaskan pihaknya masih berkoordinasi terkait kepastian pengerahan personel. Tetapi, ia menyebut dari permintaan pengamanan yang sudah diajukan rata-rata tidak lebih dari lima orang.&nbsp; "Jadi, enggak mesti sesuai dengan jumlah apa yang sudah kami siapkan, tergantung tingkat ancamannya," katanya.&nbsp; Menurutnya, pengamanan melekat terhadap individu atau penyidik oleh anggota TNI juga sangat dimungkinkan jika memang ada ancaman dan permintaan perlindungan dari yang bersangkutan.&nbsp; "Kalau memang terlihat ada ancaman itu karena mengenai kasus-kasus tertentu, ya pasti kami amankan," ujarnya.

Kapuspen TNI Koordinasi dengan Kejagung Soal Perlindungan Jaksa

Berita Terkait

Berita Rekomendasi