JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan menegaskan bahwa penyitaan uang Rp11,8 triliun dari PT Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) bukanlah uang jaminan.&nbsp; Pernyataan tersebut sekaligus membantah pengakuan PT Wilmar Internasional yang menyebut bahwa uang Rp 11,8 triliun yang pihaknya serahkan ke Kejagung sebagai jaminan.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, tidak ada istilah dana jaminan.&nbsp; "Yang ada uang yang disita sebagai barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara," kata Harli dalam keterangannya dikutip pada Sabtu 21 Juni 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa uang tersebut disita agar bisa menajdi pertimbangan dalam putusan pengadilan, karena kasus saat ini masih berjalan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.&nbsp; Harli menegaskan bahwa penyitaan terhadap uang senilai Rp 11,8 triliun itu sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan.&nbsp; "Kami juga menyitanya sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan jaksa penuntut umum (JPU) sudah memasukkan tambahan memori kasasi terkait dengan penyitaan uang tersebut," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejagung sebelumnya menyita uang Rp11,8 triliun dari tersangka korporasi PT Wilmar Group dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya pada 2022.&nbsp; Uang tersebut disita dari lima anak perusahaan PT Wilmar Group, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.&nbsp; Kejagung menyebut akibat perbuatan para terdakwa korporasi, negara mengalami kerugian dalam tiga bentuk. Kerugian tersebut yaitu berupa kerugian keuangan negara, illegal gain, dan perekonomian negara dengan total Rp11.880.351.802.619,00.&nbsp; Kelima korporasi kemudian melakukan pengembalian dengan nilai kerugian yang ditetapkan sebesar Rp 11.880.351.802.619,00.&nbsp; Saat ini, uang tersebut disimpan pada rekening penampungan lain (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri.&nbsp; Namun, PT Wilmar Group menyatakan bahwa uang tersebut adalah dana jaminan. Karena kejaksaan meminta perusahaan tersebut menempatkan dana jaminan sebesar Rp11.880.351.802.619,00.&nbsp; Nantinya, dana jaminan akan dikembalikan apabila mereka menang pada tingkat kasasi. Sebaliknya, jika kalah dalam kasasi maka uang tersebut dapat disita sebagian atau seluruhnya.

Bantah Pernyataan Wilmar, Kejagung Sebut Uang Sitaan Rp11,8 Triliun Bukan Jaminan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi