SUMEDANG, REQnews - Terdapat 43 pulau di Indonesia saat ini masih dalam<a href="https://www.reqnews.com/read/news/87487/4-pulau-aceh-masuk-sumut-mendagri-tito-karnavian-bakal-kaji-ulang-pada-selasa-17-juni"> sengketa</a> diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).&nbsp;Diketahui bahwa 21 diantaranya berada di wilayah Jawa Timur dan 22 lainnya di Kepulaluan Riau.&nbsp;"Jadi ada 43 pulau di seluruh Indonesia yang saat ini tercatat dalam sengketa. Ada sengketa di dalam wilayah provinsi, ada sekitar 21 itu di Jawa Timur dan ada sengketa antar provinsi di Kepulauan Riau ada sekitar 22 gitu," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin 23 Juni 2025.&nbsp;Bima juga menegaskan bahwa pola sengketanya tidak jauh berbeda antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Akhirnya, Presiden Prabowo memutuskan untuk menjadi wilayah administrasi Aceh.&nbsp;"Pola sengketa pulau itu agak-agak mirip dengan apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara secara lama satu pihak mendaftarkan titik koordinat yang lain belum atau kemudian salah koordinat atau salah penamaan tetapi kemudian menyertakan bukti-bukti historis. Jadi agak mirip polanya Jadi agak panjang dan bagi yang belum tuntas maka diserahkan menjadi cakupan provinsi," katanya.Beberapa pihak akan saling berkoordinasi yaitu melibatkan Kemendagri dengan Kementerian ATR/BPN untuk memetakan wilayah. Tujuannya agar memastikan wilayah atau pulau di Indonesia sesuai dengan prosedur hukum.&nbsp;"Tentu pencatatan kepemilikan itu, dimiliki semuanya oleh instansi pemerintahan dalam hal ini ATR/BPN. Mana yang masuk wilayah konservasi, mana yang disewa, mana yang dikuasai negara, dan lain-lain. Jadi Kementerian Dalam Negeri akan pastikan berkoordinasi dengan ATR/BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan satu, tidak ada wilayah kita yang lepas tidak sesuai dengan prosedur hukum dan kedua pencatatannya kita pastikan itu rapi dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia," katanya.Bima juga menegaskan terkait penyewaan lahan atau pulau di Indonesia. Hal ini disebut terkandung dalam undang-undang.&nbsp;"Tidak ada pulau di republik ini yang bisa dikuasai, dimiliki oleh pribadi atau individual secara 100 persen. Tidak ada. Karena undang-undang mengatur presentasi kepemilikannya seperti apa," katanya.&nbsp;&nbsp;

Ternyata! Segini Jumlah Pulau di RI yang Masih Dalam Sengketa Wilayah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi