JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah selesi melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) pada Senin 23 Juni 2025.&nbsp; Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Jateng) kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usahanya.&nbsp; Iwan Kurniawan keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada pukul 20.43 WIB setelah selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam.&nbsp; "Hari ini saya kembali melengkapi, menghadiri penyidikan dari Kejagung. Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan," kata Iwan kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 23 Juni 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah didirnya menjadi Direktur Utama (Dirut).&nbsp; "Ya mereka menanyakan mengenai proses, proses pencairan itu seperti apa. Jadi hanya melihat dari apa itu, bagaimana proses itu terjadi pada waktu itu 2020-2021," ujarnya.&nbsp; Diketahui, kali ini merupakan keempat kalinya Iwan Kurniawan diperiksa. Sebelumnya dirinya pernah diperiksa pada Senin (2/6), Selasa (10/6) dan Rabu (18/6) 2025.&nbsp; Diketahui, Kejagung sebelumnya telah menetapkan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto (ISL), DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020 dan Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020 sebagai tersangka.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Para tersangka diduga terlibat kasus korupsi proses pemberian kredit oleh PT Bank BJB dan PT Bank DKI kepada PT Sritex dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidik Jampidsus Kejagung menyebut bahwa dalam pemberian kredit kepada PT Sritex, tersangka DS dan ZM telah memberikan kredit secara melawan hukum, karena tidak melakukan analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.&nbsp; &nbsp; Kredit yang diberikan kepada PT Sritex tersebut senilai total Rp3,58 triliun, yang kini macet dan merugikan negara hingga Rp692,9 miliar.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diketahui, PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.&nbsp; &nbsp; Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Usai dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024, perusahaan ini resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.&nbsp;&nbsp;

12 Jam Diperiksa Penyidik, Iwan Kurniawan Dicecar 25 Pertanyaan Soal Operasional PT Sritex

Berita Terkait

Berita Rekomendasi