JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan mengenai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) dengan empat perusahaan telekomunikasi untuk upaya penyadapan.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa kerja sama tersebut dilakukan yaitu murni untuk penegakan hukum.&nbsp; “Ini murni karena dalam konteks penegakan hukum, perlu ada fungsi yang bisa mendukung membantu itu sehingga perlu dikerjasamakan,” kata Harli dalam keterangannya pada Jumat 27 Juni 2025.&nbsp; Ia mencontohkan salah satu penegakan hukum yang dilakukan bidang intelijen Kejaksaan adalah pencarian pihak-pihak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena dibutuhkan segera kepastian hukum.&nbsp; Harli menjelaskan bahwa proses penyadapan juga tidak akan dilakukan sembarangan, karena harus mendapatkan persetujuan dan dikaji terlebih dahulu sebelum dieksekusi.&nbsp;&nbsp; "Jadi tidak sembarang ya, itu tidak bisa kami lakukan juga secara sembarang, nah itu juga terdasar permintaan. Nanti diminta itu akan dikaji Dikaji apa urgensinya," kata dia.&nbsp; Harli kemudian memastikan bahwa pelaksanaan MoU ini akan dilakukan secara hati-hati.&nbsp; “Kami mau sampaikan kepada publik bahwa dalam konteks ini, tentu tidak membatasi ruang privasi publik karena itu tidak boleh,” ujarnya.&nbsp; Diketahui, Jamintel Kejaksaan Agung Reda Manthovani telah menjalin kerja sama dengan empat perusahaan telekomunikasi untuk pertukaran dan pemanfaatan data informasi dalam penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi.&nbsp; Empat penyedia layanan telekomunikasi tersebut yaitu ada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk., dan PT Xl Smart Telecom Sejahtera Tbk.&nbsp; Kejagung menjelaskan bahwa saat ini business core intelijen kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi yang selanjutnya sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.&nbsp; Sehingga, kolaborasi bersama penyedia layanan telekomunikasi menjadi hal yang krusial dan mendesak agar kualitas dan validitas data maupun informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1.&nbsp; Data tersebut memiliki berbagai manfaat, seperti dalam pencarian buronan atau daftar pencarian orang, pengumpulan data untuk mendukung penegakan hukum. Kemudian, dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus.

Kejagung Pastikan Kerja Sama Penyadapan Murni untuk Penegakan Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi