JAKARTA, REQnews - Forum Anti Korupsi Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta dugaan kuat keterlibatannya sebagai mata-mata dan antek asing neolib.&nbsp; Desakan tersebut dilakukan melalui aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan kantor World Bank di Jakarta pada Kamis 26 Juni 2025 lalu.&nbsp; “Sebagai bentuk protes keras dan tuntutan agar KPK dan seluruh aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, serta dugaan kuat keterlibatannya sebagai mata-mata dan antek asing neolib sejak Pemerintahan era SBY, terlibat Skandal Century serta dalam pencarian hutang-hutang luar negeri (dari World Bank dan IMF) yang merugikan kedaulatan ekonomi bangsa sampai era Presiden Prabowo Subianto,” kata Kordinator Aksi, Rizki Ahmad Baehaki dikutip pada Sabtu 28 Juni 2025.&nbsp; Rizki mengaku pihaknya curiga adanya praktik korupsi dan penggelapan uang publik. Salah satu poin utama adalah adanya dugaan penggelapan selisih bunga bank (pinjaman dari World Bank) yang diterima oleh kementerian keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.&nbsp; Ia menjelaskan beberapa kontroversi skandal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Pertama yaitu Dugaan keterlibatan pada skandal bank Century 2008 sebesar Rp6,7 triliun yang melibatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.&nbsp; "Serta dugaan mendapatkan fee dari hutang Bank Dunia karena kedekatan Sri Mulyani dengan pemilik World Bank, yaitu Bill Gates yang baru-baru ini datang ke Indonesia untuk memberikan pinjaman lagi kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp1000 triliun guna membayar bunga pinjaman luar negeri yang jatuh tempo pada Juni 2025 senilai Rp800 triliun," katanya.&nbsp; Kedua, kata dia, dugaan keterlibatan fraud pajak PT Perta Samtan dan Pertagas yang merugikan negara senilai $ 4,76 juta (Rp 62,9 Miliar) melalui Nanang Untung yang merupakan kakak kandung Sri Mulyani karena diduga melakukan intervensi proses pemeriksaan Dirjen Pajak dan Dir KITSDA Harry Gumelar.&nbsp; "Ketiga, dugaan kehilangan potensi pajak dari sektor sawit senilai sekitar Rp 300 triliun. Penerimaan negara dari sektor pada 2023 hanya sebesar Rp 88,7 triliun," lanjutnya.&nbsp; Keempat yaitu adanya dugaan potensi kegagalan CORETAX System senilai Rp 1,67 triliun. Potensi tersebut terjadi karena menurutnya, implementasinya banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena sulit diakses karena system down.&nbsp; "Kelima, Dugaan korupsi yang dilakukan oleh suami Sri Mulyani yaitu Tonny Sumartono dalam LHKPN yang bersangkutan pada 2017 memiliki hutang hingga Rp 1 triliun," kata dia.&nbsp; Sementara itu, kata dia, tidak ditemukan data pendukung bahwa suami SMI merupakan seorang pengusaha yang pantas mendapatkan pinjaman sebesar itu. Rizki menilao hal tersebut menjadi aneh, karena hutang itu nihil alias nol pada tahun 2023.&nbsp; "Pertanyaannya, darimana dia mendapatkan uang sebesar Rp 1 triliun untuk melunasi hutang tersebut?," katanya.&nbsp; Atas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya mendesak KPK beserta aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk menangkap, memeriksa dan mengadili Sri Mulyani Indrawati yang diduga merugikan keuangan negara sejak zaman SBY sampai sekarang, era Presiden Prabowo.&nbsp; "Tangkap, periksa dan adili Tonny Sumartono, suami Sri Mulyani yang diduga terlibat korupsi Rp1 triliun," kata Rizki.&nbsp; Selain itu, pihaknya juga meminta aparat untuk menangkap, memeriksa dan mengadili kakak kandung Sri Mulyani, Nanang Untung karena diduga melakukan intervensi proses pemeriksaan Dirjen Pajak dan Direktur KITSDA, Harry Gumelar.&nbsp; "Yang merugikan keuangan negara Rp 62,9 miliar," ujarnya. &nbsp;

Forum Anti Korupsi Indonesia Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Menkeu Sri Mulyani

Berita Terkait

Berita Rekomendasi